Déjà vu bagi Warga AS: Pemerintah AS Kembali ‘Shutdown’
POROS PERLAWANAN – Akibat penolakan para senator Demokrat terhadap Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Partai Republik untuk memperpanjang pendanaan Pemerintah, Pemerintah Federal AS telah menghentikan operasinya mulai Rabu pagi 1 Oktober.
Mehr melaporkan, persoalan utama perbedaan antara kedua partai ini adalah layanan kesehatan. Namun penutupan pemerintah (shutdown) berarti hampir semua layanan federal yang tidak esensial kemungkinan akan dihentikan hingga kesepakatan penuh tercapai.
Apa arti hal ini bagi AS, dan apakah peristiwa serupa pernah terjadi di masa lalu?
Penutupan Pemerintah Federal berarti penghentian semua kegiatan pemerintah yang tidak esensial. Penutupan ini akan mencakup semua hal, mulai dari jaminan sosial hingga penerbangan dan akses ke taman nasional.
Organisasi-organisasi federal bergantung pada persetujuan anggaran oleh Kongres agar Presiden dapat menandatangani undang-undang anggaran untuk tahun fiskal mendatang.
Jika anggaran tidak disetujui karena perbedaan politik (yang dalam kondisi saat ini, AS berada dalam situasi seperti itu dan tengah dilanda perseteruan dan perpecahan politik), organisasi-organisasi ini terpaksa menghentikan operasinya. Artinya, pegawai tidak dapat bekerja dan akibatnya tidak menerima gaji mereka.
Menurut laporan situs web jaringan Sky News, lembaga-lembaga federal yang dianggap vital terus menjalankan operasinya. Badan Investigasi Federal (FBI) dan Badan Intelijen Pusat (CIA) tidak akan dihentikan, pengendalian lalu lintas udara tetap berjalan, dan Pasukan Keamanan Perbatasan Nasional juga tidak akan menghentikan operasinya. Selain itu, jaringan listrik nasional juga tidak akan terpengaruh oleh penghentian ini.
Pembayaran jaminan sosial tetap dilakukan, layanan kesehatan dan perawatan untuk veteran dan individu yang terikat pada program “Medicare/Asuransi Kesehatan Pemerintah Federal” akan terus berlanjut, dan Kantor Pos juga akan terus memproses pengiriman surat.
Pada penutupan Pemerintah terakhir pada tahun 2018, dari 800.000 pegawai federal, 340.000 orang dipaksa mengambil cuti. Setiap pegawai yang diberhentikan sementara akan menerima hak cuti yang tertunda setelah kembali bekerja. Namun, penundaan dalam pembayaran hak-hak ini dapat menimbulkan tekanan keuangan pada keluarga di tengah kenaikan biaya hidup.
Keputusan mengenai siapa yang harus menjalani karantina wajib dan siapa yang boleh melanjutkan pekerjaan berada di bawah wewenang lembaga pemerintah; meskipun Kantor Anggaran Gedung Putih dan Presiden telah mengancam akan melakukan pemecatan massal.
Pemecatan apa pun dapat memberikan tekanan serius pada lembaga-lembaga yang sebelumnya telah mengalami pukulan berat akibat pemotongan besar-besaran tenaga kerja dalam tahun ini, menyusul rencana Kementerian yang disebut “Efisiensi Pemerintah”, yang saat itu berada di bawah kepemimpinan miliader terkenal AS, Elon Musk.
Kenapa peristiwa ini familiar? Karena peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya. Sejak pertengahan dekade 1970-an, AS telah menghadapi 20 kasus pemotongan anggaran atau defisit anggaran.
Pemerintah AS mengalami penutupan selama satu bulan pada tahun 1995, saat Pemerintahan Clinton dan Kongres di bawah kepemimpinan Partai Republik tidak mencapai kesepakatan mengenai tingkat pengeluaran Pemerintah.
Dalam penutupan terbaru pada tahun 2018, Partai Demokrat menolak menyetujui rancangan anggaran Trump untuk membiayai pembangunan tembok perbatasan selatan. Penutupan tersebut berlangsung selama 35 hari. Penutupan sebelumnya berlangsung kurang dari seminggu.
