Delegasi Israel Diam-diam Kunjungi Khartoum Temui Pejabat Militer Sudan
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, delegasi pejabat Israel baru-baru ini melakukan perjalanan ke Khartoum secara rahasia dan bertemu dengan pejabat tinggi militer Sudan.
Kanal berita Israel Kan, mengutip sumber-sumber dari Sudan, melaporkan bahwa para pejabat Israel mendarat di Sudan awal pekan ini, dan mengadakan pertemuan di sana. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.
Kembali pada awal Februari, muncul laporan bahwa seorang pejabat tinggi Sudan melakukan kunjungan ke wilayah pendudukan untuk mempromosikan hubungan bilateral dengan rezim Tel Aviv, meskipun ada sentimen anti-Israel yang kuat di tengah publik negara Sudan.
Outlet media Israel melaporkan pada saat itu bahwa perwakilan dari dewan penguasa Sudan mengunjungi wilayah pendudukan. Laporan tersebut tidak mengidentifikasi siapa sosok perwakilan atau memberikan rincian lebih lanjut tentang kunjungan tersebut.
Menurut jaringan berita televisi al-Arabiya milik Saudi, sumber Sudan mengatakan bahwa pejabat itu didampingi oleh “pemimpin militer dan intelijen senior”.
Kunjungan itu dilakukan beberapa minggu setelah delegasi Israel mengunjungi Sudan untuk bertemu dengan Kepala Militer sekaligus Pemimpin de facto Sudan, Abdel Fattah al-Burhan.
Militer Sudan, yang dipimpin oleh pemimpin kudeta Jenderal Burhan, merebut kekuasaan Oktober lalu, setelah menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan para pemimpin sipil lainnya dan membubarkan Pemerintah transisi serta Dewan Kedaulatan Militer-sipil yang memegang kekuasaan bersama.
Dia juga menyatakan keadaan darurat negara dan bersumpah untuk membentuk apa yang dia sebut Pemerintah yang kompeten.
Langkah itu memicu kemarahan di seluruh negara Afrika Utara dan memicu kecaman internasional, termasuk dari Dewan Keamanan PBB. Sudan terus diguncang oleh protes sejak saat itu.
Sudan setuju untuk menormalkan hubungan dengan rezim Israel pada Oktober 2020 sebagai bagian dari apa yang disebut Kesepakatan Abraham yang dipimpin AS, sebulan setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani kesepakatan serupa dengan Tel Aviv.
Kesepakatan normalisasi tersebut dikutuk oleh Palestina sebagai pengkhianatan terang-terangan terhadap perjuangan mereka.
