Dikritik Tindak Represif Aktivis Demokrasi, Bahrain Mundur dari Pencalonan Anggota Baru Dewan HAM PBB
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Bahrain menarik pencalonannya untuk pemilihan anggota baru Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) yang akan datang, setelah para kritikus menaruh perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindakan represif terhadap para pendukung demokrasi di kerajaan kecil Teluk Persia itu.
Sebuah situs PBB menunjukkan bahwa Bahrain mengambil keputusan pada 26 September untuk tidak mencalonkan diri pada pemilihan anggota Dewan HAM PBB, tanpa memberikan rincian.
Seorang Jubir Pemerintah Bahrain yang tidak disebutkan namanya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penangguhan pencalonan “hasil dari konsultasi berkelanjutan dengan kelompok ggeografisnya, mengklaim bahwa langkah itu adalah praktik standar.
Sebuah memo yang diedarkan di antara anggota UNHRC oleh Institut Hak dan Demokrasi Bahrain (BIRD) yang berbasis di London menaruh perhatian pada penahanan sewenang-wenang serta tindakan balasan terhadap individu-individu.
Kelompok hak asasi manusia juga mengadakan serangkaian pertemuan dengan pejabat dan diplomat PBB pada Agustus untuk mendesak negara-negara agar tidak mendukung Bahrain.
“Sangat melegakan melihat Bahrain mundur setelah advokasi efektif kami di Jenewa melawan pencalonan mereka,” kata Direktur Advokasi di BIRD, Sayed Ahmed Alwadaei.
Bulan lalu, sebuah organisasi hak asasi manusia independen mengecam Bahrain atas tindakan kerasnya terhadap lawan politik dan juru kampanye pro-demokrasi, dengan mengatakan negara itu memiliki jumlah tahanan politik terbesar di antara negara-negara Arab.
Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain (BCHR) mengatakan dalam sebuah laporan bahwa Bahrain, di bawah dinasti Al Khalifah yang berkuasa, memiliki jumlah terbesar aktivis hak asasi yang dipenjara, dan diperkirakan ada sekitar 4.500 juru kampanye yang ditahan di balik jeruji besi di seluruh negeri.
Organisasi tersebut melanjutkan untuk menyampaikan bahwa banyak laporan yang diterbitkan selama dekade terakhir telah menjelaskan kondisi menyedihkan para tahanan di penjara Bahrain, mendorong komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia untuk memaksa rezim Al Khalifah untuk memperbaiki kondisi penjara secara relatif.
BCHR menyoroti bahwa pihak berwenang Bahrain telah menangkap sekitar 15.000 orang karena keyakinan politik mereka selama dekade terakhir, sehingga mengubah negara itu menjadi negara Arab pertama dengan jumlah tahanan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Tahanan politik di Bahrain menjadi sasaran berbagai bentuk penyiksaan, perlakuan buruk dan penganiayaan, dan rezim Al-Khalifa membungkam suara lawan melalui penahanan, penyiksaan dan eksekusi, katanya.
Demonstrasi diadakan di Bahrain secara rutin sejak pemberontakan rakyat dimulai di sana pada pertengahan Februari 2011.
Orang-orang menuntut agar rezim Al Khalifah melepaskan kekuasaan dan memungkinkan sistem yang adil yang mewakili semua warga Bahrain didirikan.
Manama, sebaliknya, justru berusaha keras untuk menekan segala bentuk perbedaan pendapat.