Dokumen Strategi Keamanan Nasional Trump, Rendahkan Negara Lain dan Tunjukkan Kemunduran Amerika

POROS PERLAWANAN — Dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat yang diterbitkan pada era Donald Trump menunjukkan dengan gamblang bahwa Washington telah menerima berakhirnya globalisasi tatanan liberal serta kemundurannya sendiri.

Menurut laporan Kayhan, pada Minggu 7 Desember, Strategi Keamanan Nasional AS merupakan dokumen resmi yang wajib diterbitkan oleh setiap presiden untuk menentukan prioritas, ancaman, dan arah kebijakan luar negerinya. Dokumen tersebut akhirnya terbit pada masa jabatan kedua Trump.

Para analis menilai bahwa mengingat karakter Trump yang impulsif dan kurang memperhatikan dokumen strategis tingkat tinggi, implementasinya patut diragukan. Namun, setidaknya dokumen itu memuat prinsip-prinsip umum strategi keamanan dan kebijakan luar negeri pemerintahannya.

The Economist menulis: “Di dunia Trump, Anda bisa membayangkan bahwa strategi keamanan nasional tidak terlalu penting. John Bolton, selaku Penasihat Keamanan Nasional pada periode pertama Trump, berulang kali menyebut bahwa presidennya tidak memiliki strategi. Trump bertindak berdasarkan insting dan jarang mengikuti pengarahan, bahkan dapat berubah arah dari satu hari ke hari berikutnya”. Meski demikian, menurut media tersebut, dokumen ini merupakan pernyataan paling komprehensif dari strategi “America First” yang menjadi landasan Trump.

Akhir Tatanan Liberal

Dokumen tersebut dipandang para ahli sebagai penegasan atas “kemunduran tatanan liberal dunia”. Setelah Perang Dunia II dan khususnya pasca-Perang Dingin, AS berupaya mengglobalisasi tatanan liberal di bawah kepemimpinannya. Namun dalam dokumen terbaru ini, Pemerintahan Trump secara terbuka mengkritik pendekatan tersebut dan menegaskan bahwa sumber daya AS harus diprioritaskan untuk kebutuhan domestik.

Pada bagian awal, kebijakan global masa lalu AS disebut “keliru” dan dinilai “melampaui kapasitas Amerika Serikat”. Pendekatan hegemonik pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dipertanyakan. Dokumen itu juga menyerang konsep “perdagangan bebas”, dengan menyebutnya sebagai penyebab hilangnya “kelas menengah” serta “keunggulan ekonomi dan militer” AS. Dengan kata lain, dokumen tersebut mengakui bahwa AS tidak lagi memiliki superioritas ekonomi maupun militer seperti era sebelumnya.

Komponen-komponen yang dianggap keliru dalam dokumen ini justru merupakan pilar dominasi AS pasca-Perang Dunia II, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Trump menyebut ideologi yang mendominasi Washington selama tiga dekade terakhir sebagai “fantasi yang merusak diri sendiri”, dan mengeklaim bahwa pemerintahannya adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan Amerika ke “Zaman Keemasan”-nya.

Jalan yang Salah Sejak 1990-an

Dokumen tersebut dibangun di atas gagasan bahwa Amerika Serikat telah berada di jalur yang salah sejak 1990-an, jalur yang, menurut para penyusunnya, menyeret Washington pada perang tanpa akhir, globalisasi yang menyakitkan, aliansi yang mahal, dan kebijakan imigrasi yang tak terkendali. Dokumen ini berupaya menunjukkan bahwa era kosmopolitanisme liberal telah berlalu, dan AS harus bertindak “lebih keras, lebih tertutup, dan lebih mandiri” untuk bertahan.

Analis geopolitik dan militer AS yang telah pensiun, Earl Rasmussen menyatakan bahwa dokumen ini, berbeda dari pemerintahan sebelumnya, memandang perluasan NATO sebagai ancaman bagi keamanan regional dan global. “Kami menerima kenyataan bahwa kami tidak boleh mencari dominasi global,” ujarnya, “tetapi kami tetap ingin memiliki Militer kuat dan tidak ingin negara lain menjadi hegemon global.”

Kembali ke Doktrin Imperialis Monroe

Salah satu bagian paling signifikan dari dokumen Trump adalah kembalinya pendekatan Doktrin Monroe di Amerika Latin. Sikap anti-Iran, anti-Tiongkok, dan anti-Rusia ditampilkan dengan sangat jelas.

Menurut Mehrnews, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan kekuatan seperti Tiongkok, Rusia, atau Iran mendapat pengaruh di kawasan tersebut. Dokumen ini bahkan memperkenalkan frasa baru: “Amandemen Trump terhadap Doktrin Monroe”, yang berarti pelarangan kehadiran Militer asing di seluruh belahan bumi Barat, pencegahan pembelian pelabuhan serta aset strategis oleh negara-negara non-Barat, peningkatan kekuatan Militer AS di Kawasan, dan pemberlakuan syarat “kepatuhan politik” dalam bantuan maupun aliansi.

Tujuan akhirnya: mengembalikan Amerika Latin menjadi “halaman belakang tradisional” Washington. Dokumen itu menyatakan, “Setelah bertahun-tahun diabaikan, Amerika Serikat akan menegaskan kembali dan menerapkan Doktrin Monroe untuk memulihkan supremasi Amerika di belahan bumi Amerika serta melindungi Tanah Air kami”.

Strategi tersebut juga menegaskan bahwa AS akan mencegah kekuatan luar menempatkan pasukan atau aset strategis yang mengancam wilayah tersebut. Dokumen itu mengusulkan “rekonfigurasi” kehadiran Militer AS untuk menghadapi ancaman terkait imigrasi dan perdagangan narkoba.

Penghinaan terhadap Eropa

Para analis dan media Barat menilai dokumen Trump sebagai perubahan serius dalam kebijakan tradisional AS terhadap Eropa. Dalam beberapa bagian, dokumen itu menggunakan nada merendahkan, menggambarkan Eropa sebagai benua yang mengalami kemunduran akibat perubahan demografis, kebijakan imigrasi, penurunan angka kelahiran, penyensoran kebebasan berpendapat, penindasan oposisi, serta hilangnya identitas nasional dan kepercayaan diri. Jika tren ini berlanjut, Eropa diklaim akan menjadi “tak dikenali” dalam 20 tahun ke depan.

Pemerintahan Trump menyatakan ingin memulihkan “identitas Barat” di Eropa. Analisis Barat menyebut bahwa dokumen ini menggaungkan argumen partai-partai sayap kanan yang menjadi oposisi utama Pemerintah Jerman, Prancis, dan sekutu tradisional AS lainnya. Menurut Politico, dokumen tersebut menandai pengumuman resmi bahwa keamanan AS bergantung pada perubahan arah politik Eropa — dan untuk itu Washington akan mendukung partai-partai sayap kanan di seluruh benua.

Meski perang Ukraina dan kebijakan terhadap Rusia menjadi fokus utama belakangan ini, dokumen tersebut justru menunjukkan Washington menjauh dari strategi itu. AS ingin Eropa menanggung sendiri biaya pertahanan dan keamanannya.

Klaim Berulang tentang Iran dan Fokus terhadap Tiongkok

Iran disebut tiga kali dalam dokumen sebagai “faktor terpenting ketidakstabilan regional”. Dokumen itu mengeklaim bahwa posisi Iran telah sangat melemah dalam dua tahun terakhir akibat operasi Israel dan operasi “Midnight Hammer” Pemerintahan Trump. Dalam pengantar dokumen yang dirilis Jumat, Trump kembali menyatakan bahwa operasi tersebut telah “menghilangkan kemampuan pengayaan nuklir Iran”.

Timur Tengah diperkenalkan sebagai “gangguan lama” yang kepentingannya telah menurun bagi AS. Alasannya: meningkatnya produksi energi domestik AS, menurunnya ketergantungan minyak Timur Tengah, melemahnya Iran, serta potensi perluasan Perjanjian Abraham. Namun beberapa garis merah tetap ditekankan: mencegah energi Teluk Persia jatuh ke tangan musuh, serta menjaga Selat Hormuz dan Laut Merah tetap terbuka.

Pada bagian Asia, ancaman Tiongkok ditegaskan dengan nada keras. Beijing digambarkan sebagai kekuatan yang bangkit dengan “uang Amerika”. Menurut Trump, kebijakan AS terhadap Tiongkok harus mencakup pembatasan perdagangan di sektor sensitif, pemindahan rantai pasokan ke AS dan sekutunya, penguatan aliansi Indo-Pasifik, tekanan terhadap Jepang dan Korea untuk meningkatkan anggaran Militer, menjaga keunggulan teknologi ganda, serta membangun pencegahan yang tegas di Laut China Selatan. Trump menilai Tiongkok sebagai satu-satunya negara yang dapat “menurunkan status Amerika sebagai negara adidaya”, sehingga penanganan isu Tiongkok menjadi pilar utama strateginya.