Gaza: Luka Kolektif Umat dan Kebisuan Dunia

POROS PERLAWANAN — Di Gaza hari ini, kehidupan tak lagi terasa sebagai hak asasi, melainkan kemewahan yang terus dirampas. Kepungan yang keji, kelaparan sistematis, dan serangan tanpa henti telah mengubah wilayah seluas 360 kilometer persegi itu menjadi medan ujian moralitas global, ujian yang, sayangnya, gagal dijawab dengan layak oleh dunia internasional, termasuk oleh banyak negara Muslim.

Roh kebencian tampaknya telah merasuk ke dalam tubuh politik Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dan para petinggi rezim Zionis lainnya. Di Suriah, mereka memperluas cengkeraman militer, di Gaza, mereka mengepung anak-anak yang haus dan kelaparan, yang bertahan hidup dengan hanya harapan dan iman. Namun, tragedi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Di Suriah, kita menyaksikan kemunafikan para penguasa yang sebelumnya lantang mengaku pembela rakyat kini justru tunduk dalam diam, bahkan menormalisasi hubungan dengan rezim penjajah. Diamnya mereka dalam menghadapi agresi Zionis di tanah Arab mereka sendiri menandai satu hal, sebuah pengkhianatan terhadap semangat perlawanan.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pun tak luput dari sorotan. Meski kadang melontarkan kritik terhadap Israel, tindakannya tak pernah melampaui retorika. Sementara anak-anak Gaza kehausan dan kelaparan, perdagangan antara Ankara dan Tel Aviv justru mencatat peningkatan signifikan. Fakta ini tak bisa dimungkiri, bahwa ekspor Turki menopang kebutuhan logistik dan konsumsi rezim Zionis. Dengan kata lain, saat satu anak Gaza mengembuskan napas terakhirnya karena kekurangan gizi atau obat, napas itu mungkin adalah konsekuensi dari satu transaksi dagang yang mendukung mesin perang Israel.

Lebih menyedihkan lagi, beberapa negara Arab yang selama ini berkoar tentang “ke-Araban Palestina”, justru ikut masuk dalam lubang, bahkan dalam beberapa hal, melebihi Pemerintah Turki dalam membiarkan pengepungan ini terus berlangsung. Kebisuan mereka bukanlah bentuk netralitas, melainkan partisipasi aktif dalam penindasan.

Dengan populasi Muslim yang mencapai dua miliar jiwa di seluruh dunia, dan lebih dari 400 juta di kawasan Asia Barat, pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa 1,3 juta warga Gaza tetap terkurung dalam kemiskinan ekstrem, tanpa akses air bersih dan makanan layak?

Bayangkan jika hanya 50 kapal kargo dari negara-negara Muslim, tanpa satu pun membawa senjata bergerak serempak ke Gaza membawa air, makanan, dan obat-obatan. Dapatkah rezim Zionis menghalanginya? Bahkan jika mereka mencoba menyerang, apakah mereka siap menghadapi gelombang kemarahan dari dunia Islam yang menyala?

Gaza adalah cermin kita. Dalam tatapan kosong anak-anak kurus yang menatap kamera, dalam bisikan lirih yang tak sempat terucap: “Adakah yang bisa membantu kami?”, dunia melihat pantulan kemanusiaannya sendiri, retak, sepi, dan tak peduli.

Hari ini, sekitar 40.000 anak Gaza menderita malnutrisi, 10.000 di antaranya dalam kondisi kritis. Rumah sakit tak memiliki listrik maupun obat. Bangunan runtuh di atas keluarga yang tak sempat mengungsi. Sementara dunia kapitalis tetap memeluk keheningan, seakan nyawa anak-anak Palestina tak masuk dalam hitungan.

Kenyataannya, Gaza tidak mati karena perang, Gaza mati dalam ketidakpedulian. Gaza bukan sekadar wilayah geografis, kantong yang dimiskinkan ini adalah ujian atas nurani umat manusia. Diam atas penderitaannya adalah bentuk pembiaran terhadap kejahatan, dan kelak, sejarah akan menuntut pertanggungjawaban.

Lebih jauh, kebijakan agresif Israel tak bisa dilihat sebagai insiden yang terpisah antara Suriah dan Gaza. Keduanya merupakan bagian dari sebuah grand strategy:

1. Melemahkan Front Perlawanan di utara (Lebanon dan Suriah) dan selatan (Gaza) untuk mencegah terbentuknya kekuatan regional yang mampu menantang dominasi Zionis. Hari ini, Front Perlawanan di Yaman, Irak, dan Iran memberi tekanan luar biasa terhadap Tel Aviv.

2. Mengosongkan Palestina melalui migrasi paksa dan pembunuhan massal, serta memanipulasi identitas geografis dan politiknya. Salah satunya terlihat dari langkah tujuh Negara Bagian AS yang menghapus istilah “Tepi Barat” dan menggantinya dengan “Yudea dan Samaria”, memberi legitimasi politik terhadap penjajahan.

3. Menutup krisis internal Israel dengan menciptakan ancaman eksternal. Netanyahu, yang dibayangi skandal korupsi dan ketidakstabilan koalisi, memanfaatkan aksi militer untuk menunda pengadilan serta memperkuat basis politik domestiknya.

Kepungan di Gaza dan ekspansi militer di Suriah bukan hanya isu politik, melainkan kejahatan kemanusiaan. Blokade yang membatasi makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan merupakan bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional dan Konvensi Jenewa.

Pertanyaannya adalah, dapatkah dunia terus berbicara tentang “hak asasi manusia” dan “keamanan Israel” sambil menutup mata terhadap genosida di Gaza?

Jika umat Islam dan komunitas internasional tidak segera menghentikan proyek keji ini, maka tak hanya Gaza yang akan kehilangan masa depannya. Dunia sendiri akan kehilangan kredibilitasnya dalam berbicara tentang kemanusiaan.