Hamas Tolak Bantuan Kemanusiaan yang Dijadikan Alat Pemerasan Politik oleh Rezim Pendudukan
POROS PERLAWANAN – Gerakan Perlawanan Islam Hamas, pada Senin 5 Mei, menegaskan penolakannya terhadap segala upaya menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai alat pemerasan politik. Hamas juga menyuarakan dukungannya terhadap posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menolak skema bantuan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip Sabanews, Hamas menyatakan: “Kami dengan tegas menolak mengubah bantuan menjadi alat pemerasan politik atau menjadikannya tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan oleh Pendudukan. Mekanisme distribusi yang diusulkan saat ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan pengabaian terhadap tanggung jawab Pendudukan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa.”
Gerakan itu menilai bahwa mekanisme baru yang didorong oleh pihak Pendudukan merupakan kelanjutan dari kebijakan kelaparan sistematis dan pembubaran sosial di Gaza, serta memberi waktu tambahan bagi Israel untuk melanjutkan kejahatan genosida. Hamas menyerukan adanya sikap tegas dari komunitas internasional, termasuk dunia Arab dan Mesir, terhadap kebijakan semacam ini.
Hamas juga menyambut baik posisi PBB dan organisasi internasional yang tetap berpegang pada prinsip netralitas, independensi, kemanusiaan, dan imparsialitas dalam distribusi bantuan. Mereka menegaskan bahwa lembaga internasional dan otoritas sah adalah satu-satunya pihak yang berwenang dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan, bukan otoritas Pendudukan atau jaringan yang dikendalikannya.
Lebih lanjut, Hamas mengimbau masyarakat internasional agar tidak terjebak dalam narasi manipulatif yang disebarkan oleh rezim Pendudukan. Untuk itu, Hamas pun menuntut penghentian total terhadap blokade dan pembukaan jalur penyeberangan bagi bantuan pangan dan medis, di bawah pengawasan penuh PBB serta tanpa campur tangan militer maupun politik.
“Larangan masuknya bantuan dan gangguan terhadap sistem distribusi kemanusiaan yang terus dilakukan oleh Pendudukan menjadi bukti nyata atas niat untuk menciptakan kelaparan massal. Pendudukan harus memikul tanggung jawab penuh atas krisis kemanusiaan yang semakin parah di Jalur Gaza”, tegas pernyataan tersebut.
