Hizbullah: AS Takkan Mampu Paksakan Proyeknya terhadap Perlawanan
POROS PERLAWANAN – Hizbullah menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu memaksakan proyek politiknya di Lebanon dan Kawasan. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Politik Hizbullah, Mahmoud Qomati, sebagai tanggapan terhadap pernyataan provokatif Perwakilan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, yang menyerukan larangan partisipasi Hizbullah dalam Pemerintahan Lebanon yang akan datang.
Dalam pernyataannya, Qomati mengecam sikap AS yang dianggapnya sebagai campur tangan terang-terangan dalam urusan domestik Lebanon serta bentuk ancaman terhadap sebagian besar rakyat Lebanon yang mendukung Perlawanan.
“Amerika tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan proyeknya di Kawasan, dan mereka juga tidak bisa mencegah Hizbullah untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan Lebanon. Kesepakatan internal Lebanon terkait pembentukan pemerintahan telah jelas, dengan partisipasi figur-figur non-partisan sebagai prinsip utama,” tegasnya dalam wawancara dengan Al Mayadeen pada Sabtu 8 Februari.
Qomati juga mengapresiasi sikap kepresidenan Lebanon yang menolak tekanan AS, dengan menyatakan bahwa Washington tidak memiliki hak untuk menentukan struktur pemerintahan negara lain.
Reaksi Lebanon terhadap Pernyataan Morgan Ortagus
Morgan Ortagus, yang merupakan Asisten Khusus Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun mengeklaim bahwa Hizbullah telah dikalahkan dalam perang dengan Israel. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa partisipasi Hizbullah dalam Pemerintahan baru Lebanon tidak dapat diterima.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi luas di Lebanon, baik dari pihak Pemerintah maupun kelompok politik yang mendukung Hizbullah. Kantor Kepresidenan Lebanon menanggapi dengan menyatakan bahwa pernyataan Ortagus adalah pandangan pribadi yang tidak mencerminkan posisi resmi Pemerintahan Lebanon.
Sementara itu, Ketua Blok Kesetiaan kepada Perlawanan di Parlemen Lebanon, Mohammad Raad memberikan tanggapan keras terhadap pernyataan tersebut.
“Komentar Morgan Ortagus penuh dengan kebencian dan permusuhan. Ini merupakan bentuk intervensi langsung dalam kedaulatan Lebanon serta bertentangan dengan semua norma diplomatik.”
Ia juga menambahkan bahwa sikap AS ini merupakan penghinaan terhadap salah satu komponen utama dalam politik Lebanon, yang memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas nasional.
Tuduhan AS dan Realitas di Lapangan
Amerika Serikat terus berusaha membatasi pengaruh Hizbullah dengan berbagai cara, termasuk melalui tekanan diplomatik dan ekonomi. Namun, Hizbullah menegaskan bahwa upaya ini tidak akan berhasil.
Qomati menegaskan bahwa Hizbullah memiliki legitimasi nasional yang kuat dan tidak dapat dikeluarkan dari Pemerintahan hanya karena tekanan asing.
“AS sedang menjalankan strategi dominasi global baru di bawah Pemerintahan Donald Trump, tetapi mereka tidak akan berhasil mengontrol Lebanon.”
Lebih lanjut, ia menyinggung peran AS dalam memfasilitasi agresi Israel terhadap Lebanon dan bagaimana AS tidak pernah menekan Israel atas pelanggaran berulang terhadap perjanjian gencatan senjata.
Gencatan Senjata dan Ancaman Perpanjangan Pendudukan Israel
Dalam pembahasannya, Qomati menyoroti masalah gencatan senjata dengan Israel, menegaskan bahwa Lebanon menolak segala bentuk perpanjangan tenggat bagi pasukan Pendudukan Israel untuk meninggalkan wilayahnya.
“Setiap upaya perpanjangan tenggat bagi pasukan Israel untuk tetap berada di Lebanon akan dianggap sebagai perpanjangan agresi mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Lebanon harus mengambil sikap tegas dalam menolak hal ini,” jelasnya.
Ia juga mengkritik kelambanan komunitas internasional dalam menangani pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Israel.
“Jasper Jeffers, jenderal AS yang memimpin Komite Pengawas gencatan senjata, tidak melakukan apa pun untuk menekan Israel agar mematuhi kesepakatan tersebut.”
AS Gagal Menekan Hizbullah dan Perlawanan Tetap Bertahan
Ketegangan antara AS dan Hizbullah menunjukkan bahwa upaya Washington untuk menekan Kelompok Perlawanan Lebanon tidak berjalan sesuai harapan.
– Pernyataan provokatif Morgan Ortagus telah memicu reaksi keras di Lebanon, baik dari Hizbullah maupun Pemerintah.
– AS dianggap mencampuri urusan internal Lebanon, yang memperburuk hubungan diplomatik kedua negara.
– Hizbullah tetap mempertahankan posisinya sebagai kekuatan politik dan militer utama di Lebanon, dan tidak akan mundur dari perannya dalam pemerintahan.
– Sikap Pemerintah Lebanon yang menolak tekanan AS menegaskan bahwa kedaulatan nasional tidak bisa dikompromikan oleh kepentingan asing.
Dengan meningkatnya ketegangan regional, posisi Hizbullah dalam politik Lebanon tampaknya semakin menguat, sementara upaya AS untuk melemahkan Kelompok Perlawanan ini justru semakin memperlihatkan keterbatasan pengaruh mereka di Kawasan.
