Hizbullah: Netanyahu Akui Terima Kesepakatan Soal Perbatasan Setelah Obral Sesumbar Kosong
POROS PERLAWANAN – Menyusul perubahan sikap PM Pembentuk Kabinet Israel soal kesepakatan penentuan perbatasan maritim, Wasekjen Hizbullah, Syekh Naim Qasim menyebut sikap terdahulu Benyamin Netanyahu sebagai “sesumbar kosong”.
“Israel Si Perampas gusar karena rentetan kekalahannya. Kita melihat bahwa saat ini, Israel telah memperhitungkan Perlawanan yang telah mengalahkannya dalam berbagai pertempuran,” kata Syekh Qasim, dikutip al-Alam dari el-Nashra.
Wasekjen Hizbullah mengomentari statemen terbaru Netanyahu dalam wawancara dengan stasiun televisi Saudi, al-Arabiya, terkait kesepakatan penentuan perbatasan maritim antara Beirut-Tel Aviv. Ia mengatakan, ”Setelah mengobral sesumbar kosong, pemimpin kelompok ekstremis ini (Netanyahu) mengakui telah menerima kesepakatan penentuan perbatasan. Hendaknya yang lain mengambil pelajaran dari ini.”
Saat diwawancarai al-Arabiya beberapa hari lalu, Netanyahu berkata bahwa ia tidak mengingkari kesepakatan yang dibuat dengan mediasi AS tersebut.
Ia mengaku tidak menentang kesepakatan Israel dengan Lebanon setelah sebelum ini sempat mengancam akan membatalkan kesepakatan itu di masa mendatang. Netanyahu pernah berkata bahwa kesepakatan ini sama saja dengan menyerahnya Israel di hadapan Hizbullah.
Kesepakatan penentuan perbatasan maritim antara Beirut dan Tel Aviv diteken pada 27 Oktober 2022 di gedung Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UNFIL) yang terletak di kawasan Naqoura di selatan Lebanon.
Setelah diteken oleh Presiden Lebanon dan PM Israel, kesepakatan ini dalam bentuk 2 surat terpisah diserahkan kepada Utusan AS, Amos Hochstein, selaku pihak yang memediasi perundingan.
Kesepakatan itu dibuat berkat sikap tegas Hizbullah dan sikap seragam para petinggi Lebanon, yang melindungi hak komersial negara ini dari tangan usil Rezim Zionis.
Berdasarkan kesepakatan, Blok 23 dinyatakan sebagai perbatasan maritim antara Lebanon dan Tanah Pendudukan. Ladang gas Qana juga dianggap sebagai milik Lebanon sepenuhnya, sementara ladang gas Karish di utara Tanah Pendudukan di bawah wewenang Rezim Zionis.
