Hizbullah: Para Pelaku Normalisasi Bakal Segera Sadar, Mereka Takkan Dapat Apa pun Selain Keputusasaan
POROS PERLAWANAN – Hizbullah merilis statemen yang mengecam deklarasi kesepakatan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hizbullah menilai, hal ini terjadi akibat kejatuhan beruntun sebagian rezim Arab, yang telah mencoret norma Palestina dan berusaha melenyapkannya atas permintaan AS dan Rezim Zionis.
“Harapan rezim-rezim ini saat tunduk di hadapan pemerasan AS dan Rezim Zionis, demi memperoleh kepentingan atau pencabutan sanksi, hanyalah sebuah ilusi dan fatamorgana. Para pelaku kompromi tidak akan mendapatkan apa pun dari perbuatan ini,” tandas Hizbullah, sebagaimana dikutip Fars dari al-Manar.
“Rezim-rezim Arab pelaku kompromi akan segera menyadari bahwa mereka tidak memperoleh apa pun selain keputusasaan. Negara mereka terancam oleh Musuh Zionis dan konspirasi-konspirasi berbahayanya,” imbuh Hizbullah.
“Harapan sejati ada pada bangsa merdeka Maroko, yang selama bertahun-tahun melawan penjajahan Prancis. Kami juga menggantungkan harapan kepada Umat Islam yang menentang segala bentuk normalisasi untuk menyingkirkan semua kesepakatan pengkhianatan dan terus mendukung bangsa pejuang Palestina; bangsa yang tetap teguh di hadapan semua perjanjian hina dan tercela ini, serta akan melanjutkan perjuangan mereka hingga terwujudnya kemenangan dan pembebasan Palestina,” pungkas Hizbullah.
Presiden AS, Donald Trump pada Kamis 10 Desember malam mencuit bahwa Maroko siap menormalisasi hubungan dengan Israel.
Menyusul deklarasi kesepakatan normalisasi Maroko dengan Israel, Raja Maroko menelepon Ketua Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA), Mahmoud Abbas untuk menjustifikasi tindakannya.
Kantor Kerajaan Maroko mengumumkan, Muhammad VI dalam kontak telepon dengan Abbas menegaskan “sikap teguh dan moderat Maroko terkait isu Palestina”. Raja Maroko mengaku tetap mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui Solusi Dua Negara.
Menanggapi tindakan Rabat, kelompok-kelompok Palestina menuntut agar Maroko dipecat dari jabatan sebagai Ketua Komite Quds di OKI.
