Kelompok Pejuang Palestina Kecam Normalisasi Maroko-Israel ‘Kegagalan Baru Rezim Diktator Ringkih Arab’
POROS PERLAWANAN – Diumumkannya kesepakatan normalisasi Maroko-Israel menuai berbagai tanggapan, baik dari dalam maupun luar negara tersebut.
Dilansir Fars, Menlu Maroko Nasser Bourita mengklaim bahwa negaranya tetap menekankan Solusi Dua Negara untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.
“Kantor hubungan dengan Israel, yang sudah diresmikan tahun 1994, akan dibuka kembali,” kata Bourita kepada al-Jazeera.
Ia mengklaim, perluasan hubungan dengan Israel tidak akan merugikan norma Palestina. Bourita juga mengaku, kesepakatan normalisasi dengan Israel tak ada kaitannya dengan pengakuan AS atas kedaulatan Maroko di Gurun Bakhtari.
Presiden Mesir, Abdelfatah el-Sisi mengapresiasi keputusan Maroko dan menilainya sebagai langkah penting dalam hubungan kedua belah pihak.
Senada dengan el-Sisi, Putra Mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed mengklaim, tindakan Maroko telah “memperkuat upaya untuk mewujudkan perdamaian di Kawasan”.
Merespons tindakan Maroko ini, Hamas menyatakan, ”Ini adalah kesalahan yang tidak akan bermanfaat bagi norma Palestina. Rezim Penjajah akan memanfaatkan semua kompromi ini untuk lebih menindas bangsa kami.”
“Tindakan Rezim Maroko dalam menormalisasi hubungan dengan Rezim Zionis adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Islam dan Arab, serta pengabaian isu Quds dan Palestina.”
“Ini adalah kegagalan baru bagi Pemerintah ringkih Arab, yang mencari-cari cara menguatkan sistem pemerintahan diktatornya dengan mendekati AS dan Israel,” tandas Hamas dalam statemennya.
Front Rakyat Pembebasan Palestina menyebut deklarasi normalisasi Maroko-Israel sebagai “hari kelam”. Kelompok ini menegaskan, tren normalisasi menunjukkan pentingnya menyatukan langkah untuk menghadapi pengkhianatan terhadap norma Palestina.
Gerakan al-Ahrar Palestina mengatakan, ”Pengumuman kedekatan Rezim Maroko dengan Musuh Zionis bukan hal yang mengejutkan. Hal ini bisa disaksikan jelas oleh semua putra Islam yang berwawasan.”
Jihad Islami Palestina menyebut normalisasi adalah sisi lain dari imperialisme. Deklarasi hubungan Rabat-Tel Aviv ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap Quds.
Sementara Ansharullah Yaman menyatakan, ”Segala bentuk normalisasi, baik oleh Barat maupun Timur, adalah hal tercela dan terkutuk. Tak ada alasan yang bisa diterima dari Pemerintah yang mengaku Arab atau Muslim untuk melakukan normalisasi.”
