Iran Peringatkan Washington Hati-hati dengan Pernyataan Provokatifnya terhadap Republik Islam
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Iran menolak pernyataan mengancam dari Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional negara itu, memperingatkan Washington tentang konsekuensi dari “pernyataan provokatif” tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Al Arabiya yang dikelola Saudi, yang teksnya diterbitkan pada Minggu, Blinken mengeklaim bahwa Iran telah menolak kesempatan yang dimilikinya musim panas lalu untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
“Sayangnya, mereka menolak apa yang ada di atas meja dan telah disetujui oleh semua orang. Mereka juga tidak akan melanjutkannya,” tambah Blinken, mengatakan bahwa fokus AS kini telah bergeser ke “banyak hal yang telah terjadi sejak itu”.
Di tempat lain dalam wawancaranya, Blinken juga mengatakan bahwa manuver militer AS dengan Israel dan negara lain di Teluk Persia dimaksudkan untuk menghalangi aktivitas Iran di wilayah tersebut.
Menanggapi sambutannya, Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan, “Pemerintah AS harus menyadari tanggung jawab hukum dan internasional yang dihasilkan dari pernyataan mengancam terhadap Republik Islam Iran dan berpikir dua kali tentang konsekuensi politik dari pernyataan provokatif tersebut.”
Dia menambahkan bahwa Iran sering menekankan sifat damai dari kegiatan nuklirnya, sebagaimana dikuatkan oleh berbagai laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang membuktikan bahwa membangun senjata nuklir bukan bagian dari doktrin keamanan nasional Iran.
Kanani menekankan bahwa Iran tidak pernah menghentikan kemajuan ilmiah, teknis, dan teknologinya di bidang nuklir dan akan terus mematuhi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, umumnya dikenal sebagai NPT, sejauh yang diperlukan untuk pembangunan negara dan berdasarkan pada hak yang tidak dapat dicabut sebagai anggota perjanjian.
“Pemerintah AS sangat menyadari bahwa Republik Islam Iran tidak mentoleransi agresi atau perambahan apa pun di wilayah dan kepentingannya dan akan menanggapi dengan tegas … para agresor,” kata Kanani, memperingatkan bahwa tanggapan Iran akan membuat musuh menyesali perbuatan mereka.
Pernyataan Blinken datang pada hari yang sama ketika Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian mengatakan bahwa mitranya dari Qatar telah menyampaikan pesan dari para pihak JCPOA, yang nasibnya berada dalam ketidakpastian sejak Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018.
“Hari ini, kami menerima pesan dari pihak JCPOA melalui Menteri Luar Negeri Qatar,” kata Amir-Abdollahian dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani di Teheran pada Minggu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Kembali pada Mei 2018, mantan Presiden AS, Donald Trump secara sepihak menarik Washington keluar dari JCPOA, yang dicapai antara Teheran dan enam kekuatan dunia tiga tahun sebelumnya. Trump juga memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap negara tersebut di bawah apa yang disebut kebijakan “Tekanan Maksimum”.
Pembicaraan untuk menyelamatkan perjanjian dimulai di Ibu Kota Austria, Wina pada April 2021, beberapa bulan setelah Joe Biden menggantikan Trump, dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran.
Pembicaraan, bagaimanapun, terhenti karena Washington terus bersikeras pada posisinya yang keras kepala untuk tidak menghapus semua sanksi yang dijatuhkan terhadap Republik Islam oleh Pemerintahan AS sebelumnya. Iran berpendapat bahwa pihak lain perlu menawarkan beberapa jaminan bahwa mereka akan tetap berkomitmen pada setiap kesepakatan yang dicapai.
