Jalur Perjanjian Damaskus dengan SDF: Sumur Minyak dalam Kendali Korps Timur Tentara Suriah

POROS PERLAWANAN – Pasukan Kurdi Suriah telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan baru di Damaskus yang memungkinkan mereka mempertahankan struktur Pasukan Demokratik Suriah (SDF) jika bergabung dengan tentara pemerintah. Sementara itu, tampaknya mereka telah menyerahkan kendali atas sumur minyak di wilayah timur Sungai Efrat kepada pemerintah Damaskus.

Menurut laporan Kantor Berita Tasnim pada Rabu (12/3), Mazloum Abdi, komandan SDF, telah mencapai kesepakatan dengan Ahmed al-Sharaa (Jolani) terkait integrasi pasukan militer dan administrasi sipil ke dalam pemerintahan sementara Suriah.

Kesepakatan ini terdiri dari delapan poin utama, yang mencakup penyatuan lembaga sipil dan militer di wilayah timur Efrat—daerah yang selama ini dikuasai oleh pemerintahan otonom Kurdi—dengan pemerintahan Damaskus. Namun, perjanjian ini tidak secara rinci mendefinisikan istilah “integrasi” dan tidak menjelaskan apakah SDF akan berfungsi sebagai unit tempur yang terpisah dalam angkatan darat atau akan dikelompokkan ke dalam unit-unit lain. Meskipun begitu, beberapa sumber melaporkan bahwa struktur SDF tidak akan mengalami perubahan signifikan.

SDF Menjadi Korps Timur Tentara Suriah

Dalam sebuah laporan yang dirilis beberapa hari sebelum perjanjian ini, Sharq al-Awsat menulis bahwa SDF akan direorganisasi sebagai Korps Timur Tentara Suriah, dan struktur pasukannya akan tetap utuh. Hal ini dinilai sebagai keuntungan besar bagi Kurdi Suriah dalam negosiasi dengan Damaskus.

Namun, keputusan ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dari Menteri Pertahanan Suriah yang baru, Murhaf Abu Qasra, yang menolak keberadaan SDF sebagai kekuatan militer terpisah dalam angkatan bersenjata. Selain itu, Turki—sebagai sekutu utama pemerintah Damaskus—juga menuntut pembubaran SDF, pemisahan unit-unitnya, serta penyerahan persenjataan berat mereka kepada tentara Suriah.

Integrasi Lembaga Sipil Lebih Dulu

Laporan ini juga mengungkapkan bahwa proses integrasi lembaga-lembaga sipil akan dilakukan lebih awal dibandingkan dengan sektor militer. Sebuah komite khusus akan dibentuk untuk mengawasi implementasi kesepakatan antara Golani dan Abdi, dengan target penyelesaian dalam waktu sembilan bulan atau hingga akhir tahun ini.

SDF telah eksis di Suriah sejak 2015 dan, dengan dukungan Amerika Serikat, berhasil membangun pemerintahan otonom di wilayah timur Sungai Efrat. Wilayah ini mencakup sekitar 25% dari total daratan Suriah, dengan kendali atas 70% sumber daya minyak dan gas negara serta 50% lahan pertanian.

Pasukan SDF menguasai wilayah strategis seperti provinsi Al-Hasakah, sebagian Raqqa, Aleppo timur laut, dan Deir Ezzor. Wilayah-wilayah ini dihuni oleh sekitar tiga juta penduduk, dengan komposisi sekitar 50% suku Kurdi dan selebihnya suku Arab. Ketegangan antara suku-suku Arab dan Kurdi di wilayah ini sempat memuncak dalam bentrokan yang terjadi pada musim panas lalu.

Dinamika Politik dan Kontrol Sumber Daya

Perjanjian ini ditandatangani di tengah perundingan yang telah berlangsung selama dua bulan antara perwakilan Amerika Serikat dan Prancis. Negosiasi ini bertujuan membangun kesepakatan internal di antara faksi Kurdi di Suriah utara dan timur, serta menciptakan posisi politik yang lebih terorganisir di Qamishli, pusat pemerintahan otonom.

Di sisi lain, status pengelolaan sumber daya minyak dan gas di wilayah timur Efrat juga menjadi aspek krusial dalam perjanjian ini. Selama beberapa tahun terakhir, wilayah ini berada dalam kendali SDF, tetapi pemerintah Damaskus sangat berkepentingan untuk merebut kembali aset-aset tersebut, mengingat kondisi ekonomi yang memburuk dan ketergantungan tinggi pada pendapatan minyak.

Meskipun perjanjian tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme pengelolaan sumur minyak dan gas, Kantor Berita Resmi Suriah (SANA) melaporkan bahwa “Pemerintah pusat akan mengambil alih ladang minyak Hasakah di timur laut negara itu mulai besok.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa, sebagai bagian dari kesepakatan, kontrol atas cadangan energi akan dikembalikan kepada Damaskus. Sebagai imbalannya, struktur militer SDF akan diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata Suriah tanpa mengalami perpecahan dan akan beroperasi dengan nama Tentara Suriah Timur.

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis bagi pemerintah Damaskus dalam upaya mengonsolidasikan kembali kendali atas wilayah timur Efrat, sekaligus membuka babak baru dalam hubungan antara pemerintah Suriah dan faksi Kurdi di negara itu.