Joseph Aoun: Gencatan Senjata dengan Israel adalah Kesempatan Terakhir
POROS PERLAWANAN – Presiden Lebanon, Joseph Aoun mengungkap rincian proses perundingan gencatan senjata dengan Israel yang menurutnya berlangsung sulit dan penuh hambatan. Ia juga menjelaskan peran Amerika Serikat dalam pelaksanaan kesepakatan yang dicapai kedua pihak.
Dalam wawancara yang dikutip Al Jazeera pada Jumat 5 Juni, Aoun menyebut gencatan senjata yang telah disepakati sebagai kesempatan terakhir untuk mengakhiri ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut.
“Gencatan senjata ini merupakan kesempatan terakhir dan semua pihak harus menjalankan tanggung jawabnya,” kata Aoun.
Presiden Lebanon menegaskan bahwa Pemerintahnya siap berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menjamin pelaksanaan dan kepatuhan terhadap isi kesepakatan.
Aoun mengungkapkan bahwa perundingan berlangsung alot hingga ketua delegasi Lebanon sempat meminta penghentian sementara pembicaraan. Menurutnya, negosiasi baru dilanjutkan setelah intervensi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio.
“Perundingan berlangsung sulit dan kepala delegasi Lebanon sempat meminta penangguhan pembicaraan sebelum akhirnya dilanjutkan kembali setelah campur tangan Marco Rubio,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan gencatan senjata akan dimulai 24 jam setelah kesepakatan diberlakukan dan berharap perjanjian tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Aoun juga mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menentukan jadwal serta mekanisme implementasi kesepakatan. Lebanon, lanjutnya, telah mengusulkan Zawtar Timur, Zawtar Barat, dan kawasan Benteng Shaqif sebagai wilayah percontohan untuk tahap awal pelaksanaan kesepakatan.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa Lebanon dan Israel mencapai kesepahaman untuk mempercepat implementasi gencatan senjata setelah berlangsungnya perundingan di Washington dengan mediasi AS.
Berdasarkan kesepahaman tersebut, sejumlah zona percontohan akan ditempatkan di bawah kendali Angkatan Bersenjata Lebanon. Keberadaan kelompok bersenjata non-negara di kawasan tersebut tidak diperbolehkan.
Washington juga menyatakan bahwa implementasi penuh kesepakatan bergantung pada penghentian aktivitas militer Hizbullah dan penarikan pasukan Perlawanan dari wilayah selatan Sungai Litani.
Amerika Serikat menegaskan bahwa pengaturan keamanan dan hubungan di masa mendatang antara Lebanon dan Israel akan dibahas melalui perundingan langsung yang difasilitasi Washington.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat melanjutkan perundingan pada 22 Juni 2026 guna membahas kerangka kesepakatan yang lebih komprehensif. Selama masa transisi, Amerika Serikat akan berperan sebagai fasilitator komunikasi antara kedua belah pihak.
