Kecam Kejahatan Zionis dalam Perang 12 Hari, Irlandia Utara Godok Rencana Pengusiran para Dubes Israel dari Britania
POROS PERLAWANAN – Berbarengan dengan reaksi masyarakat dunia terhadap kejahatan Israel dalam Perang 12 Hari, Dewan Kota Belfast menuntut agar para Dubes Rezim Zionis diusir dari Britania.
Dikutip Fars dari Belfast Telegraph, rencananya sebuah proposal akan diajukan ke Dewan Kota Belfast. Proposal itu berisi permintaan para pejabat lokal dari Pemerintah Inggris dan Irlandia untuk segera mengusir Dubes-dubes Israel.
Dalam Perang 12 Hari, agresi Rezim Zionis telah menewaskan 255 orang, termasuk 66 anak, 39 wanita, dan 17 lansia, serta melukai lebih dari 1.948 orang.
Proposal pengusiran para Dubes Israel dari Britania akan dikemukakan di Dewan Kota Belfast oleh Fiona Ferguson, anggota organisasi People Before Profit.
Dalam proposal ini ditegaskan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah “kelanjutan genosida atas Palestina dan perluasan permukiman ilegal merupakan pelanggaran nyata hukum internasional”.
Seraya menyebut tindakan Israel adalah apartheid, proposal ini menegaskan bahwa “kerja sama reguler dengan Rezim Israel dalam kondisi semacam ini tidak bisa dibela”.
Dengan menegaskan dukungan rakyat Irlandia Utara untuk bangsa Palestina, proposal ini menyatakan, ”Dewan (Kota Belfast) mengakui sejarah kaya solidaritas semua masyarakat Belfast dalam mendukung Palestina. Salah satu dukungannya berkaitan dengan hari-hari terakhir, yaitu ketika masyarakat berunjuk rasa dan menuntut diakhirinya kejahatan Israel terhadap orang-orang Palestina. Solidaritas warga kita ini bisa menjadi sarana penting untuk menghentikan dukungan kita terhadap tindakan-tindakan Israel.”
“Dengan demikian, Dewan Kota Belfast mengutuk tindakan Rezim Israel dan setuju untuk mengirim permohonan kepada Pemerintah Irlandia dan Kerajaan Inggris untuk segera mengusir Dubes-dubes Israel.”
Pada Kamis pekan lalu, Dewan HAM PBB telah menyepakati resolusi dimulainya investigasi internasional terkait kejahatan Rezim Zionis dalam Perang 12 Hari tersebut.
Draf resolusi ini diajukan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menuntut penyelidikan akurat atas kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan Israel. Mewakili OKI dan Pemerintahan Otonomi Nasional Palestina (PNA), Pakistan meminta agar rapat ini diadakan.
Dalam draf ini Dewan HAM PBB diminta untuk “segera membentuk sebuah komisi independen internasional di Palestina Pendudukan, termasuk Quds dan Israel”.
