Kelompok HAM Afrika Selatan Tuntut Perusahaan Dalam Negerinya yang Jual Senjata ke Arab Saudi dan UEA
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Pengadilan Tinggi Afrika Selatan telah memerintahkan Komite Kontrol Senjata Konvensional Nasional (NCACC) untuk memberikan daftar perusahaan yang telah memasok Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan senjata yang ditemukan telah digunakan untuk membunuhi warga sipil dalam perang Yaman.
Awal bulan ini, Pusat Litigasi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan (SALC) dan Open Secrets, sebuah organisasi nirlaba yang menyelidiki kejahatan ekonomi, mengajukan aplikasi di pengadilan tinggi di Pretoria, menyeret dua nama perusahaan yang memiliki izin untuk mengekspor senjata ke Arab Saudi dan UEA, serta peninjauan kembali otorisasi kesepakatan senjata NCACC dengan kedua negara.
Sebuah investigasi oleh Open Secrets berjudul “Profiting from Misery – South Africa’s War Crimes in Yemen” mengungkapkan bahwa senjata yang diproduksi di Afrika Selatan membanjiri Yaman dan digunakan oleh banyak pihak dalam perang tersebut.
Menurut sebuah laporan oleh Middle East Eye, Afrika Selatan mengekspor antara 22 hingga 31 persen komponen militer senilai $287 juta hingga $330 juta pada 2019 dan 2020, ke Arab Saudi dan UEA.
Sidang selesai dalam waktu kurang dari setengah jam, Hakim pengadilan tinggi Pretoria Norman Davis memberikan perintah, sementara NCACC menolak untuk mengajukan dokumen pengadilan dan muncul di pengadilan untuk mendapatkan jawaban.
Hennie Van Vuuren dari Open Secrets mengatakan perintah itu berarti bahwa mereka telah “menyelesaikan rintangan hukum besar pertama”.
“Sekarang kita sampai pada urusan mendesak untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA, yang telah menargetkan warga sipil di Yaman dan dinilai melanggar hukum internasional,” kata surat kabar online Afrika Selatan TimesLive mengutipnya.
Dia mengatakan ini kemungkinan akan menjadi proses panjang yang melibatkan institusi kuat dan perusahaan senjata besar.
“Akan tetapi sangat penting bagi kami untuk menantang praktik yang menikmati keuntungan yang dihasilkan dari pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara seperti Yaman,” tambah Van Vuuren.
Sementara itu, bukti juga menunjukkan bahwa senjata Afrika Selatan telah ditemukan di lokasi serangan terhadap warga sipil di Yaman.
Arab Saudi dan UEA telah dinilai melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Tindakan itu menarik garis di antara mesin senjata rahasia apartheid dan komitmen pasca-apartheid untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab dari masyarakat internasional … Tidak ada lagi senjata yang dijual kepada penawar tertinggi terlepas dari bagaimana senjata tersebut akan digunakan,” kata Anneke Meerkotter dari SALC dalam sebuah pernyataan tertulis.
NCACC bertanggung jawab untuk menerapkan Undang-Undang Pengendalian Senjata Konvensional Nasional yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan akuntabilitas yang tepat dalam hal perdagangan senjata.
Badan tersebut telah mendesak Afrika Selatan untuk menghentikan pengiriman senjata kepada Pemerintah yang melanggar hak asasi manusia serta transfer yang mungkin berkontribusi pada eskalasi konflik militer regional.
Dalam pernyataan tertulisnya, Meerkotter mengatakan NCACC tidak memiliki keleluasaan apa pun mengenai transfer senjata ke dua negara tersebut.
“Mengingat banyak bukti mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Arab Saudi dan UEA, jelas melanggar hukum bagi NCACC untuk mengizinkan transfer tersebut,” katanya.
Middle East Eye melaporkan pada 2018 bahwa Afrika Selatan membantu Arab Saudi mengembangkan kapasitas produksi senjatanya sendiri, sehingga menjadi kaki tangan kejahatan perang Riyadh di Yaman.
Ia menambahkan bahwa Afrika Selatan juga telah menjual senjata ke Arab Saudi serta UEA sejak dimulainya agresi mematikan oleh Kerajaan itu di Yaman, membantu mereka mengambil lebih banyak nyawa warga sipil.
