Khaled Meshaal Tegaskan Peran Kunci Iran dan Paparkan Arah Politik Hamas Pasca-Perang
POROS PERLAWANAN — Pemimpin senior Hamas, Khaled Meshaal menegaskan apresiasi Gerakan tersebut atas dukungan strategis Iran serta menjabarkan posisi Hamas terkait persenjataan, pemulihan Gaza, dan dinamika politik regional. Ia menolak tuntutan pelucutan senjata Palestina dan menyebutnya setara dengan “memisahkan jiwa dari tubuh”.
Dalam wawancara yang disiarkan Al Jazeera pada 10 Desember, Meshaal menyebut Republik Islam Iran sebagai “pendukung utama Palestina sejak dahulu hingga kini”. Ia menegaskan bahwa dukungan itu “penting dan patut mendapatkan penghargaan”.
Pendekatan Persenjataan dan Upaya Memengaruhi Washington
Meshaal menjelaskan bahwa Hamas berupaya memaparkan pendekatan persenjataannya kepada Pemerintah AS. Menurutnya, Perlawanan telah menawarkan formula jaminan keamanan yang ditujukan mencegah pecahnya perang kembali, termasuk pengaturan penyimpanan dan penggunaan senjata. Hamas juga mengusulkan “gencatan senjata jangka panjang” sebagai jaminan tambahan.
Ia berharap pendekatan ini dibaca secara pragmatis oleh AS, dan menyebut negara-negara mediator tengah membahas detailnya dengan Washington.
Prioritas Gaza: Pemulihan, Bukan Aksi Militer
Meshaal menegaskan bahwa “Gaza telah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya”, dan kini fase utamanya adalah pemulihan. Ia menyatakan tidak ada yang seharusnya mengharapkan tembakan atau operasi militer dari Gaza dalam periode ini.
Mengenai pasukan internasional di perbatasan, ia menyebut Hamas tidak keberatan pada model seperti UNIFIL selama fungsinya menjaga stabilitas dan memisahkan Gaza dari Israel. Qatar, Mesir, Turki, dan delapan negara Arab–Islam disebutnya dapat menjadi penjamin agar tidak muncul aksi militer dari Gaza terhadap Israel.
Pengelolaan Gaza dan Kritik terhadap Rencana AS
Meshaal mengungkap bahwa rencana awal pembentukan pemerintahan teknokrat untuk Gaza dan Tepi Barat terhenti akibat veto Israel. Upaya bersama Palestina–Mesir yang menyaring 40 nama menjadi delapan kandidat juga kembali terhambat.
Ia menolak pembentukan “Dewan Perdamaian” dan “Dewan Eksekutif” seperti dalam rencana Presiden AS, menyebutnya sebagai bentuk perwalian atas rakyat Palestina. Hamas, tegasnya, menginginkan pemerintahan yang ditentukan sendiri oleh rakyat Palestina.
Perkembangan Regional dan Konsolidasi Isu Palestina
Meshaal menilai Palestina kembali menjadi pusat dinamika Kawasan, sementara Israel semakin ditolak karena tindakan yang ia sebut sebagai genosida. Ia menyatakan bahwa proyek normalisasi yang mengesampingkan isu Palestina melemah setelah peristiwa 7 Oktober 2023.
Di Tepi Barat, ia menyebut Israel tengah menjalankan proses aneksasi de facto untuk mengubah identitas politik wilayah tersebut.
Meshaal menekankan bahwa beban politik kini berada pada Otoritas Palestina, yang menurutnya menghadapi erosi legitimasi serta kegagalan strategi.
