Upaya Serius Kongres AS Bendung Ambisi Petualangan Trump Lawan Iran
POROS PERLAWANAN – Menyusul meningkatnya ketegangan militer antara AS dan Iran, para anggota Kongres AS di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat telah berkomitmen untuk melakukan pemungutan suara minggu depan terkait sebuah rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran tanpa persetujuan resmi dari Kongres.
Diberitakan Fars, menanggapi upaya di legislatif AS tersebut, Gedung Putih telah memulai upaya intensif untuk menggagalkan rancangan undang-undang tersebut, guna mencegah pembatasan kewenangan Panglima Tertinggi (Commander-in-Chief).
Para anggota Kongres berusaha untuk mengubah dua undang-undang yang disahkan pada tahun 2001 dan 2002, yang memberikan Presiden AS wewenang untuk melakukan operasi militer di mana pun di dunia tanpa persetujuan Kongres.
Menurut Konstitusi AS, Presiden, sebagai “Panglima Tertinggi”, hanya memiliki hak untuk membela diri terhadap serangan. Sedangkan kekuasaan untuk “mendeklarasikan perang” secara eksklusif diserahkan kepada Kongres.
Namun, setelah serangan 11 September 2001, Kongres mengizinkan Presiden untuk melakukan tindakan militer dalam keadaan tertentu tanpa persetujuan Kongres.
Hal menonjol dalam rancangan undang-undang yang baru saja diperkenalkan untuk membatasi kekuasaan perang Presiden AS, adalah kolaborasi antara ‘Ro Khanna’, seorang Demokrat terkemuka, dan Thomas Massie, seorang wakil Republik dari Kentucky.
Kedua wakil tersebut, yang berusaha menghidupkan kembali peran pengawasan legislatif dalam urusan perang, awalnya berencana mengadakan pemungutan suara minggu ini. Tetapi mereka menunda langkah tersebut hingga minggu depan atas permintaan Pemimpin Partai Demokrat untuk memungkinkan koordinasi lebih lanjut.
Potensi Kekalahan Memalukan bagi Trump
Pemimpin Minoritas Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, Hakeem Jeffries bersama tim kepemimpinannya, mengumumkan bahwa ia akan melangsungkan pemungutan suara segera setelah para anggota Dewan kembali dari masa reses mereka minggu depan.
Di Senat, senator dari Virginia, Tim Kaine bersikeras akan memaksa Senat untuk mengklarifikasi posisi resminya terkait isu sensitif ini.
Meskipun Pemimpin Republik berhasil menggagalkan mosi serupa di Senat tahun lalu, situasi di Dewan Perwakilan Rakyat kali ini berbeda.
Republik, yang memegang mayoritas rapuh di Dewan Perwakilan Rakyat, khawatir bahwa bahkan beberapa anggota partainya yang membelot untuk bergabung dengan Demokrat dapat mengakibatkan kekalahan politik yang memalukan bagi Trump.
Sementara itu, Anggota DPR dari Republik, Warren Davidson dari Ohio mengancam akan mendukung langkah pembatasan Demokrat jika Pemerintahan tidak secara jelas mendefinisikan tujuan militernya dalam sesi tertutup yang rahasia. Ia menekankan bahwa menurut Konstitusi, dimulainya perang apa pun memerlukan persetujuan langsung dari Kongres.
Argumen para Penentang Perang
Dalam pernyataan bersama, para pimpinan Partai Demokrat menuduh Trump telah membawa negara ke ambang perang tanpa memberikan penjelasan yang memadai kepada publik dan wakil-wakilnya.
Mereka meyakini bahwa memulai perang di Timur Tengah tanpa mempertimbangkan risiko terhadap nyawa tentara AS dan kemungkinan konflik meluas adalah tindakan yang ceroboh.
Ketegangan ini meningkat setelah pidato tahunan Trump di hadapan Kongres. Dalam pidato itu, ia menuduh Iran memulai kembali program senjata nuklirnya dan menuntut Tehran mundur sepenuhnya.
Perwakilan antiperang menyatakan bahwa tindakan militer tanpa konsultasi dan persetujuan Kongres bertentangan dengan Konstitusi AS.
Media AS melaporkan bahwa, berdasarkan penilaian saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat diperkirakan akan mengadakan pemungutan suara sensitif ini pada Rabu depan.
Meskipun beberapa anggota Demokrat, seperti Josh Gottheimer, telah menyatakan penolakan mereka terhadap rancangan undang-undang tersebut, pemungutan suara ini akan memaksa semua wakil rakyat dan senator untuk secara resmi dan terbuka menyatakan apakah mereka mendukung serangan militer terhadap Iran tanpa otorisasi hukum dari Kongres.
Di Senat, Senator Tim Kaine, bersama Senator Republik Rand Paul, berusaha meyakinkan rekan-rekan mereka bahwa perang dengan Iran adalah “tidak perlu dan berbahaya.” Mereka percaya bahwa Militer tidak boleh dipindah-pindahkan ke seluruh dunia seperti pasukan pengawal pribadi Presiden berdasarkan kehendak pribadinya.