Kongres AS Cemaskan Bahaya Investasi Saudi di Twitter
POROS PERLAWANAN – Investasi yang dilakukan orang-orang berpengaruh Saudi di Twitter memicu kekhawatiran keamanan di Kongres AS. Sejumlah legislator AS meyakini, akses Riyadh ke data-data para pengguna Twitter bisa saja memunculkan risiko keamanan bagi Washington.
Dikutip Fars dari Guardian, Ketua Komite Urusan Finansial Senat AS, Ron Wyden dan Senator Chris Murphy telah melayangkan peringatan soal risiko dan dampak kemungkinan Saudi bisa mengakses data para pengguna Twitter.
“Mengingat masa lalu Rezim Saudi dalam memenjarakan para penentang, menggunakan mata-mata di Twitter, dan membunuh jurnalis Washington Post secara kejam, rezim ini harus dicegah untuk mengakses informasi akun-akun Twitter, pesan-pesan langsung, dan data-data lain yang mungkin bisa digunakan untuk melacak para penentang politik serta meredam kritik terhadap Keluarga Kerajaan,” ujar Wyden dalam statemennya.
“Sudah sejak lama saya katakan bahwa AS punya kepentingan keamanan untuk melindungi data warga AS dari pemerintah-pemerintah haus darah asing. Rezim Saudi jelas-jelas sesuai dengan deskripsi ini,” imbuhnya.
Setelah kepemilikan Elon Musk atas Twitter difinalisasi, salah seorang pangeran milyarder Saudi mengumumkan bahwa ia adalah pemegang saham terbesar kedua setelah Musk di media sosial tersebut.
Pangeran Walid bin Talal dan holding di bawah kendalinya, yang bernama al-Mamlakah al-Qabidhah, menguasai 5 persen saham korporasi Twitter. Bin Talal berkata, tindakan ini adalah bagian dari strateginya untuk investasi jangka panjang di korporasi tersebut.
Menurut Guardian, beberapa saat setelah kabar ini diumumkan Bin Talal, Kas Investasi Publik Saudi, yang dipimpin Muhammad bin Salman, langsung membeli 17 persen saham kepemilikan al-Mamlakah al-Qabidhah senilai 1,5 miliar dolar.
Guardian menulis, saat ini memang tampaknya investasi ini tidak memberi izin kepada Bin Talal atau Bin Salman untuk mengontrol data-data. Sekarang ini Musk adalah pengelola tunggal Twitter. Namun masa lalu Saudi dalam menggunakan media sosial ini sebagai sarana propaganda dan reputasinya dalam membungkam para penentang politik Dinasti Al Saud masih menjadi masalah yang menyulut kekhawatiran.
