Korea Selatan Darurat Militer
POROS PERLAWANAN – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, pada hari ini 04 Desember, mengumumkan diberlakukannya darurat militer di negaranya. Langkah ini diambil di tengah laporan tentang bentrokan antara angkatan bersenjata Korea Selatan dengan kelompok oposisi di depan gedung parlemen.
Presiden Yoon menuduh para oposisi yang terkait dengan pemerintah komunis Korea Utara dan berjanji untuk “menghancurkan kekuatan anti-negara.” Namun, ia tidak memberikan rincian tentang langkah-langkah spesifik yang akan diambil.
Dalam pidatonya, Yoon mengkritik langkah partai oposisi, Partai Demokrat, yang sebelumnya mengusulkan pemakzulan jaksa-jaksa senior dan menolak rencana anggaran pemerintah. Ia menggambarkan tindakan oposisi sebagai “tindakan anti-pemerintah yang terang-terangan dengan tujuan memprovokasi pemberontakan,” yang menurutnya telah “melumpuhkan pemerintahan” dan mengubah Majelis Nasional (parlemen) menjadi “tempat berlindung bagi para kriminal.”
Yoon menyebut darurat militer sebagai langkah penting untuk memberantas apa yang ia sebut sebagai “kekuatan pendukung Korea Utara yang tidak tahu malu.”
Namun, langkah kontroversial ini mendapat kecaman keras, bahkan dari anggota partai konservatifnya sendiri. Media Yonhap melaporkan, militer segera mengumumkan penghentian seluruh sesi parlemen dan semua “pertemuan lainnya” yang berpotensi memicu “kerusuhan sosial.”
Militer juga memerintahkan agar para dokter yang sedang mogok kerja kembali ke tempat kerja mereka dalam waktu 48 jam. Diketahui bahwa ribuan dokter telah melakukan aksi mogok sejak beberapa bulan lalu sebagai protes terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran.
Pihak militer menyatakan, siapa pun yang melanggar aturan darurat militer dapat ditahan tanpa surat perintah.
Sementara itu, CNN melaporkan, anggota parlemen telah mengadakan sidang darurat untuk membatalkan keputusan darurat militer Presiden Yoon. Dari 300 anggota parlemen, 190 hadir dalam sidang tersebut, dan seluruhnya sepakat untuk mencabut keputusan tersebut.
Sementara Reuters melaporkan, ribuan orang berkumpul di luar gedung parlemen, dengan polisi memblokade pintu masuk utama menggunakan bus. Situasi tetap tegang, dengan massa terus memprotes keputusan pemerintah.
