Laporan Washington Institute: Sekutu Iran Pemenang Terbesar Pemilu Irak
POROS PERLAWANAN – Lembaga pemikir Amerika, The Washington Institute menyatakan bahwa sekutu Iran menjadi pemenang terbesar dalam Pemilu legislatif Irak 2025. Dalam laporan yang ditulis Khairuddin Makhzoumi, lembaga tersebut menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok pro-Iran tak hanya mempertahankan dominasi politiknya, tetapi juga berhasil mengubah kekuatan mereka di medan perang menjadi pengaruh parlemen yang semakin kokoh.
Dilansir Kayhan, pada Kamis 27 November, Washington Institute mencatat bahwa “Kerangka Kerja Koordinasi” (KF), sebagai payung politik utama blok pro-Iran, memenangi sekitar 119 kursi, menjadikannya kekuatan legislatif paling solid sejak 2005. Lebih dari 50 kursi di antaranya dipegang oleh perwakilan kelompok yang berafiliasi dengan organisasi Perlawanan bersenjata, termasuk al-Shadiqun (27 kursi), Badr (18), serta Harakat al-Haqq yang mewakili Kataib Hezbullah (6 kursi). Komposisi ini dinilai memberi kelompok pro-Iran keunggulan strategis dalam pembentukan pemerintahan dan kebijakan keamanan Irak.
Perkembangan lain yang dianggap signifikan adalah keputusan Koalisi untuk Rekonstruksi dan Pembangunan pimpinan Muhammad Shia’ al-Sudani untuk bergabung dengan Koalisi Pasukan Demokratik Rakyat. Langkah itu memperluas blok parlemen yang selaras dengan Poros Perlawanan.
Partisipasi Tinggi dan Gagalnya Proyek Fragmentasi
Pemilu 11 November 2025 berlangsung di tengah ketegangan regional, dampak berkepanjangan protes 2019, dan operasi politik asing yang intens. Meski demikian, lebih dari 11,2 juta warga Irak, sekitar 57 persen pemilih yang memenuhi syarat, tertinggi sejak 2005, tetap menggunakan hak pilih. Tingkat partisipasi tinggi ini menggagalkan upaya boikot yang digerakkan kubu Sadr serta melemahkan strategi eksternal yang berupaya memecah mayoritas Syiah.
Sejumlah analis menilai Pemilu ini menunjukkan beberapa perubahan penting: meningkatnya partisipasi, menguatnya kelompok berafiliasi dengan Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF), merosotnya kursi Partai Demokrat Kurdistan (Barzani), serta hilangnya tokoh-tokoh anti-Perlawanan dari gelanggang politik.
Upaya negara-negara Barat dan sekutu Teluk, yang sejak 2019 mendorong proyek “mengembalikan Irak ke orbit Amerika” melalui operasi psikologis, pendanaan kelompok tertentu, dan rekayasa politik internal, akhirnya tidak mencapai sasaran. Mayoritas politik Syiah tetap menjadi blok penentu pemerintahan.
Konteks Operasi Politik Asing
Washington Institute juga menyinggung keterlibatan Washington, London, dan beberapa Ibu Kota Teluk dalam operasi politik skala besar. Mereka disebut mengalirkan puluhan juta Dolar ke daftar-daftar tertentu, mengerahkan kampanye media satelit, menekan pemimpin suku, hingga menyebarkan rumor terorganisasi. Tujuannya: menurunkan angka partisipasi di bawah 40 persen, memecah suara Syiah, dan membentuk parlemen yang terfragmentasi.
Namun hasil Pemilu menunjukkan hal sebaliknya. Mayoritas Syiah menguasai sekitar 58 persen kursi, menggugurkan asumsi bahwa komunitas ini dapat dipecah secara permanen melalui tekanan ekonomi, operasi media, atau rekayasa politik.
Arah Baru Politik Irak
Kemenangan besar blok Syiah dipandang sebagai titik balik politik pasca-Saddam. Pembentukan dua komisi profesional, untuk memilih perdana menteri dan merumuskan program pemerintahan, menandai pergeseran dari politik berbasis patronase menuju tata kelola yang lebih teknokratis.
Meski Pemerintahan Trump yang kembali berkuasa mengisyaratkan kebijakan “Tekanan Maksimum” di Kawasan, konfigurasi politik Irak yang baru, dengan blok Syiah yang solid, diperkirakan akan menjadi hambatan bagi strategi tersebut.
Pemilu Irak 2025 pada akhirnya terbaca sebagai penolakan jelas terhadap proyek disintegrasi politik yang digerakkan kekuatan asing. Tinta ungu di jari para pemilih menandai berakhirnya era dominasi eksternal atas proses politik Irak, setidaknya untuk siklus politik kali ini.
