Lawan Permusuhan Barat dan Amerika, China Terapkan Gaya Diplomasi ‘Prajurit Serigala’
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, seorang Duta Besar China, Lu Shaye menyebut sikap negara yang diadopsi oleh para diplomatnya sejak 2020 adalah “pertahanan yang dibenarkan” terhadap tekanan yang meningkat dari Barat dan upaya permusuhannya untuk menghambat pengaruh Beijing yang terus meluas di seluruh dunia.
Utusan China untuk Prancis tersebut membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis L’Opinion pada Kamis.
Lu mengatakan “diplomasi prajurit serigala” China adalah “pertahanan yang dibenarkan” terhadap kritik Barat dan bahwa Barat harus terbiasa dengan gaya diplomatik baru China, yang melambangkan para pejuang yang berjuang untuk negara mereka.
Duta Besar China menyebut Beijing di masa lalu tidak menonjolkan diri tetapi kekuatan dan statusnya yang meningkat selama bertahun-tahun dan meningkatnya serangan media dari Barat telah memicu kebutuhannya untuk bereaksi.
“Di mata orang Barat, diplomasi kami menyerang dan agresif, tetapi kenyataannya, merekalah yang menyerang dan agresif,” kata Lu, menambahkan, “Apa yang kami lakukan hanyalah pertahanan yang dibenarkan untuk melindungi hak dan kepentingan kami.”
Lu menggarisbawahi bahwa gaya diplomatik China sebelumnya “sembunyikan kekuatan Anda dan tunggu waktu Anda”, yang dikaitkan dengan mantan pemimpin Deng Xiaoping, diperlukan pada saat itu karena negara itu tidak memiliki kebutuhan atau kekuatan untuk melakukan sebaliknya.
Sekarang China telah tumbuh lebih kuat, dan dengan Barat “bertekad untuk menekan pertumbuhannya”, China harus mengubah gaya diplomatiknya menjadi “membuat perbedaan”, kata utusan China itu.
“Barat telah melancarkan perang opini publik terhadap kami. Bagaimana kita tidak melawan? Citra China akan ternoda seperti yang mereka inginkan jika kita tidak menyerang balik,” tambahnya.
Pernyataan Lu datang ketika Beijing menolak tuduhan Barat tentang kesalahan penanganan pandemi Covid-19 hingga kebijakan China di wilayah Xinjiang dan Hong Kong, dan sikap terhadap China Taipei dan Laut China Selatan.
Badan legislatif tertinggi China –komite tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC)– mengesahkan undang-undang baru pekan lalu untuk melawan sanksi asing sebagai bagian dari rencana negara untuk meredakan tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.
AS dan China telah berselisih dalam berbagai masalah, termasuk dugaan penganiayaan China terhadap minoritas Muslim Uyghur di wilayah barat Xinjiang, demonstrasi anti-Beijing di kota semi-otonom Hong Kong, klaim teritorial China atas China Taipei dan sebagian besar Laut China Selatan serta asal usul virus Corona.
Beijing mengharapkan peningkatan hubungan di bawah Presiden AS Joe Biden, yang menggantikan Donald Trump pada Januari, tetapi Pemerintahan baru tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur dari kebijakan garis keras terhadap China.
