Mesir Umumkan Rencana Rekonstruksi Gaza, Tapi Apakah Komitmennya Nyata?

POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, Mesir kembali mengumumkan rencana ambisius untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Jalur Gaza, yang telah hancur akibat agresi militer Israel yang tak kunjung berhenti. Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly menegaskan bahwa negara itu telah menyusun visi komprehensif bersama Otoritas Palestina, dan berperan sentral dalam proses yang didukung oleh negara-negara Arab, Islam, serta kekuatan besar dunia.

Namun, pernyataan megah ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Mesir benar-benar siap mengambil peran utama dalam membantu rakyat Gaza yang selama ini terkepung, atau ini hanya retorika diplomatik yang sudah sering kita dengar?

Madbouly menyebut bahwa kerangka umum rekonstruksi kini sedang dikembangkan menjadi rencana rinci dengan jadwal dan pendanaan yang jelas. Ia juga menegaskan bahwa Mesir, sebagai tetangga langsung Gaza, akan menjadi salah satu pemain kunci dalam proses ini, berkat keahlian dan perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki negeri itu.

Sementara itu, Mesir juga mengumumkan akan menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang rekonstruksi Gaza yang dijadwalkan berlangsung di Kairo pada November 2025. Konferensi ini digadang-gadang untuk memobilisasi dukungan global bagi wilayah kantong yang terkepung, yang selama ini menghadapi krisis kemanusiaan akut.

Namun, skeptisisme terhadap peran Mesir tidak bisa diabaikan begitu saja. Selama bertahun-tahun, Mesir dikenal memiliki hubungan yang kompleks dan kadang bertentangan dengan perjuangan rakyat Palestina. Perbatasan Rafah, yang menjadi satu-satunya jalur keluar-masuk Gaza selain yang dikuasai Israel, kerap kali ditutup oleh otoritas Mesir, menambah penderitaan warga Gaza yang terperangkap di dalamnya.

Selain itu, dukungan diplomatik Mesir sering kali tampak lebih condong pada upaya menjaga stabilitas regional dan hubungan dengan Rezim Pendudukan, ketimbang pada keberpihakan penuh terhadap hak-hak rakyat Palestina. Pernyataan Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang menegaskan kembali dukungan pada “Solusi Dua Negara” juga menuai kritik, karena solusi tersebut dinilai semakin jauh dari realitas di lapangan akibat perluasan permukiman ilegal Israel dan stagnasi negosiasi.

Kendati demikian, pernyataan resmi dari Kairo menegaskan harapan bahwa konferensi rekonstruksi akan menjadi momentum nyata untuk mengangkat Gaza dari reruntuhan. Namun, publik dan para pejuang Palestina tentu harus terus mengawasi apakah klaim-klaim tersebut benar-benar diikuti oleh tindakan nyata yang berani dan tidak sekadar ajang diplomasi kosong.

Gaza menunggu lebih dari sekadar janji, rakyatnya menuntut komitmen tulus yang membawa perubahan dan pembebasan sejati dari penjajahan.