Netanyahu Seret Kabinet Israel Menuju ‘Bunuh Diri Politik’
POROS PERLAWANAN – Diberitakan al-Alam, saat ini aliansi sayap kanan Rezim Zionis tengah diguncang konflik lantaran upaya sejumlah menteri untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan politis. Di sisi lain, Militer Israel mulai mengeropos akibat perang yang dipaksakannya selama lebih dari 15 bulan di Gaza.
Terlibat dalam perang tanpa akhir demi mengejar tujuan-tujuan yang, menurut para pakar militer, tidak bisa diwujudkan, hanya akan berujung kepada terkurasnya sumber daya Militer Israel, bahkan juga runtuhnya Pemerintahan sayap kanan radikal yang dipimpin Benyamin Netanyahu.
Perang yang sudah berlangsung selama 15 bulan ini, dan ujungnya kian tak menentu, telah menggerogoti kekuatan Militer Rezim Zionis. Perang ini membuat Militer Israel menghadapi problem minimnya serdadu, lantaran telah kehilangan sekitar 10 ribu serdadu selama agresi ke Gaza.
Hanya dalam pertempuran di Jabaliya saja, Militer Rezim Zionis telah kehilangan lebih dari 10 persen serdadu yang tewas dalam perang-perangnya di masa lalu. Para pakar Israel meyakini, perang melelahkan di Gaza saat ini adalah bagian dari rencana Hamas untuk fase-fase setelah Operasi Badai al-Aqsa. Jika Netanyahu masih bersikeras melanjutkannya, perang ini akan membawa Kabinet Israel menuju “bunuh diri politik.”
Selain problem-problem militer dan lapangan, Kabinet Rezim Zionis juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perselisihan internal, yang disebabkan upaya sejumlah Menteri untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politis.
Menurut para pakar, meski berbagai sektor Kabinet Aliansi tidak menghendaki penyelenggaraan Pemilu dini, namun perseteruan terkait kepentingan-kepentingan politis akan menyebabkan Kabinet ini runtuh.
Sehubungan dengan ini, mantan Menteri Perang Yoav Gallant, yang dipecat dari jabatannya lantaran berselisih dengan Netanyahu, telah mengumumkan pengunduran dirinya dari Knesset.
Gallant mengkritik keras Netanyahu dan menyatakan, Kabinetnya berusaha memaksakan sejumlah RUU atas Knesset, yang berlawanan dengan kebutuhan dan kepentingan Militer. Salah satu RUU tersebut adalah proposal yang membebaskan kelompok Haredi dari wajib militer.
Di sisi lain, desakan untuk memecat Menteri Keamanan Domestik, Itamar Ben-Gvir terus menguat lantaran penentangannya terhadap UU Penambahan Anggaran. Ben-Gvir menyatakan, UU ini baru disahkan jika kelompok Haredi dibebaskan dari wajib militer dan gaji aparat kepolisian dinaikkan.
