Netanyahu Umumkan Kontrol Permanen atas Palestina dari Sungai ke Laut
POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu kembali menanggalkan topeng diplomasi dan secara terbuka mendeklarasikan proyek penjajahan total atas Palestina. Dalam pernyataan terbarunya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mengizinkan rekonstruksi Jalur Gaza sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti, sekaligus menutup rapat setiap kemungkinan pembentukan negara Palestina, baik di Gaza maupun wilayah Palestina lainnya.
Pernyataan ini disampaikan Netanyahu saat menanggapi fase lanjutan rencana Gaza yang dipromosikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tanpa basa-basi, Netanyahu menyatakan bahwa tuntutan politik dan keamanan Zionis akan diterapkan “tanpa kompromi”. Baginya, penghancuran total Perlawanan Palestina adalah prasyarat mutlak, sementara hak hidup dan masa depan rakyat Gaza sepenuhnya diabaikan.
“Kami sekarang fokus menyelesaikan dua misi yaitu membongkar senjata Hamas dan sepenuhnya mendemiliterisasi Gaza,” ujar Netanyahu. Ia bahkan mengancam bahwa pelucutan senjata akan dipaksakan dengan cara apa pun. “Ini akan dilakukan dengan cara mudah atau cara sulit. Tapi itu akan terjadi,” katanya, menegaskan logika kolonial yang hanya mengenal kekerasan.
Netanyahu juga dengan tegas menolak wacana rekonstruksi Gaza sebelum agenda demiliterisasi tercapai. Artinya, jutaan warga Palestina yang hidup di bawah reruntuhan, tanpa listrik, air bersih, dan layanan kesehatan, sengaja dijadikan sandera politik. Blokade dan kehancuran dipertahankan sebagai alat pemaksaan terhadap rakyat yang telah lama menjadi korban penjajahan.
Tak berhenti di situ, Netanyahu menolak segala bentuk keterlibatan pasukan asing di Gaza, termasuk dari Turki dan Qatar. Namun penolakan ini bukan demi kedaulatan Palestina, melainkan untuk memastikan bahwa hanya Zionis yang memegang kendali penuh. “Israel akan mempertahankan otoritas keamanan menyeluruh,” tegasnya.
Pernyataan paling telanjang dari proyek kolonial itu muncul saat Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan mengontrol seluruh wilayah dari Sungai Yordan hingga Laut Tengah. Ini adalah pengakuan terbuka atas ideologi “dari sungai ke laut” versi Zionis, sebuah seruan pemusnahan politik terhadap Palestina yang selama ini dituduhkan secara munafik kepada rakyat tertindas.
Dalam konteks ini, bocoran dokumen yang diperoleh Drop Site News semakin memperjelas peta kejahatan imperialisme. Resolusi tertanggal 22 Januari 2026 mengungkap rencana AS membentuk apa yang disebut “Dewan Perdamaian” untuk mengambil alih Gaza. Di balik jargon rekonstruksi, dokumen itu memberikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial penuh kepada struktur yang dipimpin langsung oleh Donald Trump.
Palestina dalam skema ini direduksi menjadi “teknokrat” tanpa kuasa, sementara hukum Gaza akan ditulis ulang sesuai kepentingan AS dan Zionis. Ini bukan rekonstruksi, melainkan penaklukan permanen yang dilegalkan.
Dengan Netanyahu dan Trump berjalan seiring, masa depan Palestina diarahkan pada pendudukan yang makin brutal, ekspansi permukiman, dan normalisasi kejahatan perang. Dukungan penuh AS memastikan Israel kebal dari akuntabilitas internasional. Hasilnya bukan perdamaian, melainkan dominasi, perampasan, dan penjajahan berkepanjangan, sebuah realitas yang hanya bisa dilawan dengan perlawanan rakyat yang terus hidup di bawah reruntuhan, namun tak pernah tunduk.
