Nigeria Patahkan Narasi Provokatif AS: Tuduhan ‘Genosida Kristen’ Terbukti Alat Tekanan Politik
POROS PERLAWANAN — Dilansir Al Mayadeen, Pemerintah Nigeria secara terbuka menepis narasi provokatif Amerika Serikat yang menuduh adanya “genosida terhadap umat Kristen” di negara Afrika Barat tersebut, sebuah tuduhan yang dinilai sarat manipulasi politik, bias ideologis, dan aroma intervensi imperialis. Setelah berminggu-minggu tekanan diplomatik yang dipicu pernyataan Presiden AS, Donald Trump, Abuja menyatakan bahwa perselisihan tersebut kini “sebagian besar telah diselesaikan”, tanpa tunduk pada kerangka palsu yang dipaksakan Washington.
Pada Oktober dan November lalu, Trump melancarkan serangan retorika terhadap Nigeria, menggambarkan situasi keamanan negara itu sebagai ancaman eksistensial bagi umat Kristen, bahkan menyamakan konflik kompleks di Nigeria dengan genosida. Tudingan tersebut tidak hanya sembrono, tetapi juga berbahaya, serta dapat menghidupkan kembali pola klasik Barat yang menjadikan isu agama sebagai pembenaran moral untuk campur tangan geopolitik.
Bagi Nigeria, framing konflik sebagai perang agama adalah distorsi realitas. Menteri Informasi Nigeria, Mohammed Idris menegaskan bahwa kekerasan di negaranya tidak didorong oleh identitas keagamaan, melainkan oleh krisis multidimensi: kemiskinan struktural, proliferasi senjata, kegagalan keamanan regional, serta dampak panjang ketidakstabilan pascakolonial. “Kami menolak narasi asing yang mereduksi tragedi nasional kami menjadi propaganda sektarian,” tegas Idris di Abuja.
Narasi “penganiayaan Kristen” telah lama dipromosikan oleh kelompok konservatif Kristen di Amerika Serikat dan Eropa, serta oleh aktor separatis Nigeria yang menjadikan Washington sebagai pusat lobi politik. Pola ini mencerminkan strategi lama: mengonstruksi konflik Global South sebagai krisis moral demi melegitimasi tekanan, sanksi, atau bahkan intervensi militer Barat.
Meski ketegangan diplomatik mereda, AS tetap menempatkan Nigeria dalam daftar negara “yang menjadi perhatian khusus” terkait kebebasan beragama, sebuah label yang oleh banyak pengamat dipandang sebagai alat tekanan politik, bukan refleksi objektif kondisi di lapangan.
Lebih jauh, Pemerintahan Trump juga memberlakukan pembatasan visa dan imigrasi baru terhadap Nigeria, memperkuat kesan bahwa diplomasi AS masih beroperasi dengan logika hukuman kolektif.
Di saat yang sama, Washington memperluas kerja sama keamanan dengan Abuja. Peningkatan penerbangan pengintaian AS di wilayah hutan yang disebut sebagai basis militan memunculkan pertanyaan serius: apakah kerja sama ini murni bersifat defensif, atau justru bagian dari penetrasi militer bertahap di bawah dalih stabilitas dan “perlindungan agama”?
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban kekerasan di Nigeria tidak memilih agama. Muslim dan Kristen sama-sama menjadi sasaran pemberontakan bersenjata di timur laut serta aksi banditisme brutal di barat laut. Penculikan massal, termasuk kasus 130 siswa Sekolah Katolik St. Mary yang baru dibebaskan menjadi simbol kegagalan keamanan yang menimpa seluruh rakyat Nigeria tanpa diskriminasi identitas.
Sementara itu, paket bantuan AS senilai 2,1 miliar Dolar AS, yang disebut menekankan layanan kesehatan berbasis Kristen, menuai kecurigaan. Idris menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak boleh dijadikan alat penetrasi ideologis. “Bantuan kemanusiaan tidak memberi siapa pun hak untuk mendikte atau membingkai ulang realitas Nigeria,” ujarnya.
Dengan menolak tunduk pada narasi “genosida” buatan Washington, Nigeria mengirim pesan tegas: negara ini bukan objek eksperimen moral Barat. Konflik Nigeria adalah persoalan kedaulatan, bukan komoditas propaganda. Abuja menuntut dihentikannya politisasi agama dan menegaskan haknya untuk melawan hegemoni narasi imperialis atas nama stabilitas dan kebenaran.
