Operasi Besar Hizbullah di Jantung Tel Aviv dan ‘Minggu Hitam’ bagi Rezim Zionis (3)
POROS PERLAWANAN – Dalam pernyataan pentingnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qasim mengungkap bahwa serangan langsung terhadap Tel Aviv, termasuk penembakan 370 rudal dan drone tempur pada Minggu, 24 November 2023, yang kemudian dikenal sebagai “Minggu Hitam”, merupakan keputusan mandiri Hizbullah dalam konteks perang terakhir melawan entitas Zionis.
“Serangan ini adalah bagian dari strategi yang telah ditetapkan secara internal oleh Dewan Militer Hizbullah dan dipantau langsung oleh Sekretaris Jenderal melalui pusat komando,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa semua posisi militer Hizbullah telah terisi penuh, dan struktur organisasi dalam kondisi siap tempur secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, Hizbullah menerima masukan teknis dari penasihat militer Iran, namun semua keputusan tetap diambil secara mandiri oleh kepemimpinan Hizbullah.
Stabilitas Front, Keteguhan Pejuang, dan Jalur Dukungan Terjaga
Syekh Qasim memuji generasi baru pejuang muda Hizbullah yang menggantikan para komandan syahid dengan kesiapan dan penguasaan operasi militer yang luar biasa. Ia menyebut kondisi garis depan Perlawanan tetap stabil, dengan dukungan logistik dan kemanusiaan yang tidak pernah terputus bahkan di saat-saat paling kritis.
“Dari Al-Khayyam hingga belakang garis depan, komunikasi tetap terjaga, dan para pejuang tahu persis apa yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Hizbullah: Bangkit, Pulih, dan Siap
Menanggapi pertanyaan soal kekuatan militer pascaperang, Syekh Qasim dengan penuh percaya diri menyatakan, “Saya tidak akan membeberkan angka, kekuatan atau jumlah fasilitas militer. Namun dengan jujur saya katakan, Hizbullah telah bangkit kembali, memulihkan dirinya, dan kini siap.”
Ia membantah klaim mengenai penghancuran depot senjata, dengan menyatakan, “Negeri kami luas, dan perhitungan akhir akan terjadi di medan tempur, bukan di laporan media.”
Mengapa Hizbullah Menyetujui Gencatan Senjata?
Mengenai keputusan Hizbullah untuk menyetujui gencatan senjata pada 24 November, Syekh Qasim menegaskan bahwa Hizbullah bukan pihak yang memulai perang dan bahwa sikap terhadap gencatan senjata selalu berkaitan erat dengan kondisi lapangan dan kepentingan strategis.
Ia mengungkap bahwa sebelum dimulainya agresi besar-besaran oleh rezim Zionis ke Lebanon, ada proposal dari Amerika Serikat dan Prancis yang menawarkan gencatan senjata 21 hari di front Lebanon selatan dan Palestina utara, namun tidak mencakup Gaza.
“Syahid Sayyid Hasan Nasrallah, melalui Haji Hussein Khalil, menyampaikan kepada Nabih Berri bahwa kami setuju dengan prinsip gencatan senjata, namun masih perlu pembahasan,” ujarnya.
Namun, dua hari setelah proposal itu diumumkan, Sayyid Hasan gugur sebagai syahid, dan situasi langsung berubah drastis.
Pertempuran “Uli al-Baas”: Simbol Kebangkitan Baru
Pascakesyahidan Sayyid Hasan Nasrallah, Hizbullah memasuki fase konfrontasi baru yang diberi nama “Uli al-Baas”, istilah Al-Quran yang merujuk pada mereka yang teguh dan berkuasa. Nama ini dipilih atas usulan mantan Kepala Hubungan Media Hizbullah, Syahid Muhammad Afif.
“Kami bertempur dengan kegigihan, namun tanpa niat untuk menyeret wilayah ke dalam perang skala penuh. Saat musuh berhenti menembak, kami pun menghentikan operasi. Kami bukan pihak pemicu perang,” kata Syekh Naim Qasim.
Ia menyatakan bahwa kelanjutan perang justru akan mengarah pada perang atrisi tanpa hasil strategis, dan oleh karena itu, gencatan senjata dipandang sebagai pilihan taktis yang cerdas dalam kondisi tersebut.
Usulan Gencatan Senjata dan Peran AS
Usulan gencatan senjata akhirnya datang melalui Utusan Khusus AS, Amos Hochstein, yang menyampaikannya kepada Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri. Proposal ini kemudian dibahas secara menyeluruh oleh Dewan Hizbullah dan akhirnya disetujui.
“Para ikhwan menilai bahwa menerima gencatan senjata merupakan langkah tepat dalam konteks saat itu, karena pertempuran telah berubah menjadi gesekan melelahkan yang tidak menghasilkan perubahan strategis,” tuturnya.
Bersambung…