PBB: Sanksi AS atas Ansharullah Picu Krisis Politik dan Kemanusiaan
POROS PERLAWANAN – Jubir PBB, Stephane Dujarric pada Senin 11 Desember malam memperingatkan, rencana AS untuk menjatuhkan sanksi atas Ansharullah sebagai “organisasi teroris”, akan mendatangkan dampak serius kemanusiaan dan politik.
Dikutip al-Alam dari Reuters, Dujarric berkata bahwa AS harus segera mengeluarkan izin dan pelonggaran yang dibutuhkan, agar bisa dipastikan bahwa bantuan kemanusiaan PBB untuk semua rakyat Yaman tidak terganggu.
Menurutnya, PBB khawatir bahwa tindakan Washington ini akan merusak upaya dalam memulai kembali solusi politik untuk krisis Yaman, serta bisa memecah pihak-pihak yang berkonflik di Yaman menjadi beberapa kutub.
Kemenlu AS melalui Mike Pompeo mengumumkan rencana Washington untuk menyatakan sejumlah anggota senior Ansharullah sebagai “teroris”.
Anggota Dewan Politik Ansharullah, Muhammad Ali Houthi pun menanggapi pernyataan Menlu AS, Mike Pompeo bahwa Washington akan mencantumkan Ansharullah dalam daftar terorisme.
Sembari menyebut AS sebagai sumber terorisme, ia berkata, ”Kebijakan yang digunakan Pemerintah Trump adalah kebijakan teroris. Kebijakan-kebijakannya adalah indikator krisis pemikiran dan sebuah tindak tercela. Kami menegaskan hak kami untuk memberikan balasan.”
Pompeo akan meminta Kongres AS menyebut Ansharullah sebagai “kelompok teroris”, padahal Ansharullah melawan Koalisi Saudi-UEA yang dalam 6 tahun terakhir telah mengagresi dan menghancurkan infrastruktur Yaman.
Koalisi Agresor juga memberlakukan blokade yang menyebabkan kelaparan dan kelangkaan sumber-sumber pengobatan bagi rakyat Yaman. Selain itu, Koalisi juga telah menewaskan banyak wanita dan anak-anak Yaman.
Tanpa menyinggung besarnya pasokan persenjataan AS dan para sekutunya (seperti Prancis dan Inggris) yang sampai ke tangan Koalisi Saudi, Pompeo justru menuding Iran telah campur tangan di perang Yaman.
Dalam pernyataannya, Pompeo secara langsung mengakui bahwa diumumkannya Ansharullah sebagai “kelompok teroris” bisa membuat situasi krisis kemanusiaan di Yaman semakin parah.
Tindakan Pemerintahan Trump ini diambil 10 hari sebelum Joe Biden secara resmi akan mengambil alih kekuasaan dari tangan Trump.
