Pemerintah Lebanon Kembali Tekan Hizbullah Saat Israel Terdesak di Medan Tempur
POROS PERLAWANAN — Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam kembali memicu kontroversi setelah melontarkan kritik terhadap Iran dan Hizbullah di tengah meningkatnya tekanan militer kelompok perlawanan itu terhadap Israel di Lebanon selatan.
Menurut laporan Fars News Agency pada 7 Juni 2026, kedua pejabat Lebanon tersebut menuduh Iran memperpanjang ketegangan di Lebanon dan mempertanyakan posisi Hizbullah dalam lanskap politik negara itu. Kritik mereka juga diarahkan kepada Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qassim.
Aoun menuduh Iran berupaya menjadikan Lebanon sebagai alat tawar dalam perundingan regional. Sementara itu, Salam menyatakan Iran tidak menginginkan gencatan senjata maupun berakhirnya ancaman perang di Lebanon.
Pernyataan tersebut muncul ketika Hizbullah diklaim berhasil meningkatkan tekanan terhadap militer Israel melalui operasi pesawat nirawak berbasis serat optik di Lebanon selatan. Situasi ini mengingatkan pada konflik 2024 ketika Israel gagal mencapai sejumlah target militernya dan tekanan politik terhadap Hizbullah meningkat di dalam negeri.
Di tengah perkembangan itu, isu pelucutan senjata Hizbullah kembali menguat. Agenda tersebut selama beberapa bulan terakhir didorong Amerika Serikat dan Israel serta mendapat dukungan dari sejumlah pihak di pemerintahan Lebanon.
Pelucutan Senjata Kembali Mengemuka
Sejak gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel pada akhir 2024, Lebanon menghadapi gelombang tekanan politik dan diplomatik untuk membatasi peran militer kelompok perlawanan tersebut.
Pada September 2025, pemerintah Lebanon menyetujui kebijakan yang menegaskan monopoli senjata berada di tangan negara. Langkah itu dipandang banyak pihak sebagai upaya pelucutan senjata Hizbullah.
Meski demikian, penolakan dari Hizbullah dan sebagian kalangan masyarakat Lebanon membuat agenda tersebut tidak berjalan sesuai target. Ketegangan kembali meningkat setelah Hizbullah memperluas keterlibatannya dalam konflik regional dan meningkatkan operasi militernya terhadap Israel.
Sejumlah pihak menilai pemerintah Lebanon kembali mendorong tekanan politik terhadap Hizbullah pada saat Israel menghadapi hambatan di medan tempur.
Saling Serang Pernyataan
Pernyataan Aoun juga menuai kritik karena dianggap membuka ruang bagi pendekatan yang lebih lunak terhadap Israel. Dalam salah satu pernyataannya, ia menyebut tidak ada pilihan selain berunding dengan Israel.
Pada saat yang sama, tudingan terhadap Iran dan Hizbullah terus menguat. Pemerintah Lebanon bahkan mempertanyakan legitimasi Syekh Naim Qassim sebagai representasi rakyat Lebanon.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merespons dengan mempertanyakan pihak yang selama ini menduduki wilayah Lebanon, mengusir penduduknya, dan melakukan pemboman terhadap negara tersebut.
Pernyataan Araghchi merujuk pada serangan Israel yang masih berlangsung di Lebanon. Kurang dari dua bulan lalu, serangan udara Israel kembali menghantam Beirut dan sejumlah wilayah lain hanya beberapa jam setelah pengumuman penghentian permusuhan. Serangan itu dilaporkan menewaskan lebih dari 300 orang.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei juga mengkritik sikap pemerintah Lebanon. Menurutnya, terdapat kecenderungan meninggalkan pihak yang selama ini mendukung Lebanon dan justru mendekati pihak yang selama bertahun-tahun memberikan tekanan terhadap negara tersebut.
Polemik terbaru ini kembali memperlihatkan tajamnya pertarungan politik di Lebanon mengenai masa depan Hizbullah, hubungan dengan Iran, dan arah kebijakan negara itu terhadap Israel.
