Penangkapan Ilegal Imamoglu Berpotensi Seret Turki Kembali ke Sistem Parlementer

POROS PERLAWANAN – Seorang jurnalis Turki meyakini bahwa surat perintah penangkapan kontroversial terhadap Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, adalah tindakan “murni politis”. Ia juga menyatakan bahwa kembalinya Turki ke sistem parlementer bisa menjadi “konsekuensi politik terbesar” dari peristiwa ini. Untuk memahami lebih dalam konteks dan implikasi politik dari penangkapan Imamoglu, reporter Mehr melakukan wawancara dengan jurnalis dan penulis Turki, Mustafa Kemal Erdemoul, yang dipublikasikan pada Kamis 20 Maret.

Perkembangan Politik di Turki dan Penangkapan Imamoglu

Perkembangan politik di Turki, khususnya terkait penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, telah menarik perhatian luas. Di tengah tuntutan masyarakat Turki untuk Pemilu dini dan dorongan agar Imamoglu mencalonkan diri sebagai presiden, penangkapannya memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kondisi hak asasi manusia dan demokrasi di Turki. Selain itu, tindakan ini berpotensi membawa dampak politik yang signifikan, termasuk memengaruhi respons pemilih dan mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap Pemerintahan Erdogan saat ini.

Penangkapan politisi populer di Turki tampaknya telah menjadi pola dalam dinamika politik negara tersebut. Sebelumnya, Pemimpin Partai Demokratik Rakyat (HDP), Selahattin Demirtaş, juga mengalami nasib serupa. Kini, dengan penahanan Imamoglu, semakin banyak keraguan muncul mengenai independensi sistem peradilan dan kemungkinan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.

Ekrem Imamoglu, yang menjabat sebagai Wali Kota Istanbul sejak 2019 dan merupakan anggota utama Partai Rakyat Republik (CHP), dianggap sebagai saingan terkuat Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam sistem politik Turki, wali kota metropolitan memiliki kekuasaan politik yang besar, sehingga pencabutan gelar akademik Imamoglu dan penangkapannya telah memicu kegemparan di masyarakat. Pemerintah bahkan dilaporkan melakukan sensor terhadap pesan WhatsApp dan berupaya mencegah aksi demonstrasi yang mendukung Imamoglu.

Berikut adalah ringkasan wawancara tersebut:

Konsekuensi Politik Penangkapan Imamoglu

Apa konsekuensi politik dari penangkapan Imamoglu sebagai Wali Kota dan saingan politik Erdogan?

Konsekuensi politik dari peristiwa ini akan sangat signifikan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana pemilih merespons tindakan ini. Opini publik cenderung berpihak pada Imamoglu, menganggapnya diperlakukan tidak adil, dan perasaan ini kemungkinan besar akan tecermin dalam Pemilu mendatang.

Kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada pemilihan wali kota pertama yang diikuti Imamoglu, ia menang dengan selisih tipis 15.000 suara. Namun, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menolak hasil tersebut dan menyelenggarakan Pemilu ulang yang kontroversial. Dalam pemungutan suara kedua, Imamoglu menang telak dengan selisih 800.000 suara. Ini menunjukkan bahwa rakyat Turki akan bereaksi terhadap ketidakadilan melalui Pemilu.

Pada pemilihan daerah 2024, AKP mengalami kekalahan di kota-kota besar yang sebelumnya menjadi basis politiknya. Faktor utama kekalahan ini meliputi korupsi, penggelapan dana publik, kegagalan dalam kebijakan luar negeri, meningkatnya biaya hidup, serta dampak buruk dari sistem pemerintahan satu orang. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk beralih mendukung CHP.

Karena itu, CHP secara konsisten menyerukan Pemilu dini. Di sisi lain, Imamoglu telah menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dengan popularitas Imamoglu yang terus meningkat, Erdogan tampaknya tidak dapat bersaing secara langsung dengannya dalam Pemilu.

Situasi ini mendorong AKP untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap ilegal di mata dunia. Dalam kasus Imamoglu, tidak ada pelanggaran hukum yang jelas, tetapi Erdogan, sebagai pemimpin AKP, dianggap memiliki kendali penuh atas hukum. Misalnya, gelar akademik Imamoglu yang diterimanya 35 tahun lalu tiba-tiba dinyatakan tidak sah. Presiden universitas yang awalnya enggan mencabut gelar tersebut dipaksa mengundurkan diri, dan keputusan pencabutan gelar akhirnya diambil oleh Dewan Profesor. Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan memicu kemarahan publik.

Dukungan terhadap AKP terus merosot. Pemerintahan Erdogan tidak hanya menangkap pesaing politiknya, tetapi juga membungkam para penentangnya dengan hukuman penjara bertahun-tahun. Beberapa individu bahkan menghadapi tuduhan retroaktif, yang bertentangan dengan prinsip hukum bahwa aturan tidak dapat diterapkan secara surut. Penangkapan Imamoglu menjadi titik balik serius dalam lanskap politik Turki.

Krisis ini telah menciptakan situasi di mana AKP semakin sulit mempertahankan kekuasaannya. Partai yang berkuasa kini kehilangan legitimasi di mata rakyat. Jika Imamoglu tetap mencalonkan diri atau jika kandidat lain dari oposisi maju, ada kemungkinan besar mereka akan menang. Dalam skenario ini, Turki kemungkinan besar akan memasuki fase transisi menuju sistem parlementer, yang dapat membawa perubahan politik yang besar.

Kemungkinan Penunjukan Wali Kota oleh Pemerintah

Apakah mungkin bagi Pemerintah Kota Istanbul, wali kotanya ditunjuk oleh pemerintah pusat?

Selama bertahun-tahun, pemerintahan AKP telah menempatkan wali amanat di berbagai lembaga yang dianggap sebagai oposisi, termasuk beberapa kotamadya. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar Pemerintah juga akan menunjuk wali kota untuk mengelola Istanbul.

Namun, langkah ini berisiko besar bagi AKP. Penunjukan wali kota dapat memicu reaksi keras dari masyarakat dan dunia politik. Jika Erdogan menunjuk wali kota untuk Istanbul, kemungkinan besar tujuannya adalah untuk melaksanakan proyek kontroversial Kanal Istanbul, sebuah proyek yang dianggap dapat merusak ekosistem kota. Pengadilan Turki telah memblokir proyek ini, tetapi Pemerintah bisa kembali mencoba menjalankannya melalui wali kota yang ditunjuk.

Penangkapan Imamoglu: Soal Keamanan atau Motif Politik?

Media yang dekat dengan AKP menyatakan bahwa penangkapan Imamoglu bukan proses politik, tetapi masalah keamanan. Bagaimana pendapat Anda?

Media pro-Pemerintah memang bertugas membela kebijakan Erdogan dan mendistorsi narasi terkait. Namun, tuduhan terhadap Imamoglu tidak berkaitan dengan urusan kota, melainkan dakwaan lain yang tampaknya dibuat-buat. Ini membuktikan bahwa keputusan ini bersifat politis.

Dalam setiap Pemilu yang diikuti, Imamoglu selalu mengalahkan AKP. Karena Pemerintah gagal menghentikannya melalui proses Pemilu yang demokratis, mereka kini berusaha menjegalnya melalui jalur hukum. Dengan kata lain, penangkapan Imamoglu sepenuhnya merupakan keputusan politik.