Penangkapan Imamoglu: Bumerang yang Menghantam Erdogan

POROS PERLAWANAN – Pertanyaan utama yang mengguncang opini publik Turki adalah: mengapa, hanya empat hari sebelum pemilihan internal Partai Republik Rakyat (CHP), Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu ditangkap dengan tuduhan bekerja sama dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK)? Apakah ini murni proses hukum atau strategi politik untuk menjegal lawan terkuat Presiden Recep Tayyip Erdogan menjelang pemilu 2028?

Ada pepatah terkenal dalam politik Turki yang mengatakan, “Siapa pun yang memenangkan Pemilu Istanbul akan memenangkan Pemilu presiden Turki”. Sejarah membuktikan kebenaran ungkapan ini: Erdogan sendiri memulai jalannya menuju kekuasaan dengan menjadi Wali Kota Istanbul pada 1994, sebelum akhirnya memimpin Turki sebagai Perdana Menteri sejak 2003 dan Presiden sejak 2014.

Keunggulan Istanbul bukan hanya karena posisinya sebagai pusat ekonomi dan budaya, melainkan juga karena anggaran kotamadya yang sangat besar dan pengaruhnya dalam politik nasional. Pada 2024, anggaran Istanbul mencapai 516 miliar Lira ($16,05 miliar), jauh melampaui anggaran Ankara yang hanya 92 miliar Lira ($2,8 miliar).

Dominasi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) atas Istanbul selama 25 tahun akhirnya berakhir pada 2019, ketika Imamoglu dari CHP berhasil mengalahkan Binali Yildirim, kandidat pilihan Erdogan, meskipun hasil Pemilu sempat dibatalkan dan diulang akibat tekanan dari Pemerintah.

Lima tahun menjabat, Imamoglu mencatat berbagai keberhasilan dalam pembangunan perkotaan: peningkatan infrastruktur transportasi, pengembangan ruang hijau, peningkatan layanan publik, serta modernisasi sistem pengelolaan kota. Keberhasilannya mengukuhkan posisinya sebagai ancaman nyata bagi Erdogan, terutama setelah kembali memenangkan Pemilu wali kota pada Maret 2024 dengan selisih suara yang lebih besar dibandingkan 2019.

Namun, dua peristiwa penting memperlihatkan semakin melemahnya kekuatan Erdogan.

Pertama, Pemilu presiden 2023 yang untuk pertama kalinya harus berlanjut ke putaran kedua, menandakan turunnya popularitas Erdogan. Ia yang sebelumnya selalu menang dalam satu putaran, kali ini hanya meraih 49% suara dan harus berkoalisi dengan partai-partai nasionalis untuk mempertahankan kekuasaannya.

Kedua, perubahan kepemimpinan dalam CHP, di mana generasi muda partai menggantikan Kemal Kilicdaroglu dengan Özgür Özel, seorang oposisi vokal terhadap Erdogan. Para pendukung CHP yakin, jika Imamoglu—bukan Kilicdaroglu—yang mencalonkan diri pada 2023, Erdogan bisa saja kalah.

Kini, polarisasi politik Turki semakin tajam. Di satu sisi, Erdogan menghadapi ketidakpuasan publik akibat krisis ekonomi, tingginya inflasi, melemahnya nilai tukar Lira, serta pembatasan kebebasan berpendapat. Di sisi lain, Imamoglu semakin populer sebagai simbol perubahan dan perlawanan terhadap otoritarianisme.

Namun, sebelum Imamoglu sempat mendeklarasikan pencalonannya untuk Pemilu 2028, ia tiba-tiba ditangkap oleh polisi Turki atas tuduhan serius: bekerja sama dengan kelompok teroris PKK dan menciptakan jaringan korupsi keuangan. Tindakan ini memicu protes besar di kota-kota utama seperti Istanbul, Ankara, Trabzon, dan Izmir. Selain itu, Universitas Istanbul secara tiba-tiba mencabut gelar akademiknya dengan alasan ketidakhadiran yang berlebihan selama masa kuliahnya, yang berimplikasi pada pelarangannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden—karena syarat konstitusional mencalonkan diri adalah memiliki gelar universitas.

Kini, opini publik mempertanyakan apakah penangkapan Imamoglu adalah langkah hukum murni atau upaya sistematis untuk menyingkirkannya dari kancah politik.

Ada dua skenario yang mungkin terjadi:

• Pengadilan menghukum Imamoglu, memenjarakannya, atau melarangnya dari politik selama beberapa tahun. Dalam skenario ini, CHP kehilangan kandidat kuat, dan Pemilu 2028 kemungkinan berlangsung dengan partisipasi pemilih yang rendah (diperkirakan turun hingga 40%), memperburuk citra demokrasi Turki di mata dunia.
• Tuduhan terhadap Imamoglu dicabut, dan ia tetap maju dalam Pemilu 2028, menjadi lawan tangguh bagi Erdogan. Jika ini terjadi, ia berpotensi mengalahkan Erdogan dan mengakhiri dominasi AKP. Namun, skenario ini tampaknya kurang realistis, mengingat kecenderungan Erdogan untuk mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

Apa pun hasilnya, Erdogan tetap menjadi pihak yang paling dirugikan. Penangkapan Imamoglu oleh sistem peradilan yang dikendalikan Erdogan adalah bumerang politik yang dapat merusak citranya sendiri. Bukan hanya oposisi yang terkena dampaknya, melainkan juga legitimasi Erdogan dan AKP di mata rakyat dan dunia internasional. Jika Imamoglu benar-benar disingkirkan dari politik, hal ini hanya akan memperkuat narasi bahwa Turki sedang bergerak menuju otoritarianisme yang lebih dalam, merusak reputasi negara di mata Barat, dan memperburuk krisis ekonomi yang sudah melanda.

Musa Dadashzadeh, Pakar Isu Politik Turki

Sumber: Mehr News Agency, terbit pada Kamis 20 Maret 2025