Pengadilan AS Tolak Buka Transkrip Juri Agung Epstein, DOJ Siap Serahkan Berkas ke Kongres
POROS PERLAWANAN — Dilansir Al Mayadeen, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York memutuskan untuk tetap merahasiakan transkrip Juri Agung dan barang bukti terkait kasus Jeffrey Epstein. Keputusan ini menjadi kemunduran bagi kelompok media yang selama ini mendorong transparansi, dengan alasan bahwa publik berhak mengetahui detail lengkap kasus perdagangan seks yang melibatkan pemodal kontroversial tersebut.
Hakim Richard Berman menolak permintaan Pemerintahan Trump untuk membuka dokumen itu, menegaskan bahwa Pemerintah gagal menunjukkan “kondisi khusus” yang membenarkan pencabutan kerahasiaan. Menurutnya, menjaga privasi dan keselamatan para korban merupakan prioritas utama, sehingga transkrip tetap tidak dapat diakses publik.
Meski begitu, perkembangan lain muncul ketika Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan akan mulai menyerahkan dokumen terkait investigasi Epstein kepada Kongres mulai Selasa 19 Agustus. Langkah ini menyusul tekanan besar dari anggota parlemen serta surat panggilan pengadilan resmi yang menuntut akses penuh ke semua catatan yang relevan.
Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer menyatakan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintahan Trump dalam memberikan informasi kepada rakyat AS. Namun, DOJ memperingatkan bahwa mereka mungkin memerlukan waktu tambahan untuk menyerahkan seluruh materi yang diminta.
Seruan bipartisan untuk keterbukaan semakin menguat. Komite Pengawas DPR bahkan memanggil sejumlah mantan pejabat senior, termasuk Bill dan Hillary Clinton serta mantan Direktur FBI James Comey, untuk memberikan kesaksian. Mantan Jaksa Agung, William Barr telah hadir dalam deposisi tertutup awal pekan ini, dan kesaksian tambahan diperkirakan akan menyusul.
Desakan ini dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap penanganan kasus Epstein, terutama setelah DOJ menyatakan tidak ada “daftar klien” yang ditemukan dan menegaskan bahwa kematian Epstein murni bunuh diri. Kesimpulan itu memicu kemarahan di kalangan anggota Partai Republik sayap kanan dan meningkatkan tuntutan untuk transparansi penuh.
Ketua DPR, Mike Johnson menegaskan bahwa Partai Republik “tidak takut” menghadapi fakta, sementara Anggota DPR, Thomas Massie dan Ro Khanna mendorong pemungutan suara untuk mendeklasifikasi semua berkas Epstein pada September mendatang.
Langkah DOJ menyerahkan dokumen ini diharapkan menjadi titik balik dalam kasus Epstein yang masih menyisakan banyak pertanyaan publik dan kepentingan politik.
