Pentagon Bentuk Unit Baru Hadapi Pemrotes di AS
POROS PERLAWANAN – Harian Wall Street Journal, melaporkan bahwa Kementerian Perang AS (Pentagon) melalui sebuah memo internal telah menginstruksikan Garda Nasional di semua negara bagian AS untuk membentuk unit-unit yang disebut “Pasukan Reaksi Cepat”.
Diberitakan Fars, menurut laporan surat kabar ini, tujuan pembentukan pasukan ini adalah untuk kesiapan menghadapi “kerusuhan sipil dan pemberontakan yang mungkin terjadi” di berbagai kota di AS.
Berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2025 oleh Direktur Operasi Kantor Garda Nasional Pentagon, Jenderal Ronald Burkett, setiap negara bagian diwajibkan untuk memiliki setidaknya 500 personel terlatih dalam bidang pengendalian demonstran, penangkapan, penggunaan peralatan anti huru-hara, dan pengurangan ketegangan di lapangan.
Dalam instruksi tersebut, juga diatur bahwa Pasukan Reaksi Cepat harus dapat ditempatkan di setiap titik di wilayah tersebut dalam waktu sesingkat mungkin, paling lama beberapa jam. Pentagon telah mengumumkan bahwa untuk rencana ini, 100 paket peralatan pengendalian massa yang lengkap, termasuk perisai, helm, pakaian pelindung, dan alat penangkapan, akan disediakan untuk negara bagian.
Di Washington DC, Garda Nasional juga ditugaskan untuk membentuk unit khusus polisi bersenjata, yang secara khusus bertanggung jawab atas pengendalian kerusuhan dan pemeliharaan ketertiban umum.
Menurut sumber yang terpercaya, rencana ini disusun berdasarkan perintah eksekutif Presiden AS, Donald Trump. Pentagon menyebut rencana ini sebagai “peningkatan kapasitas pertahanan dalam negeri.” Namun para kritikus menganggapnya sebagai langkah menuju militerisasi lebih lanjut terhadap urusan dalam negeri negara tersebut.
Para ahli telah memperingatkan bahwa pendekatan semacam ini berpotensi mengaburkan batas antara kekuatan militer dan sipil,. Pendekatan ini dianggap dapat menyebabkan Pemerintah Federal campur tangan lebih jauh dalam urusan negara bagian.
“Beberapa gubernur negara bagian tidak puas dengan keputusan ini dan menganggapnya sebagai campur tangan langsung Pemerintah Federal dalam urusan lokal. Para analis juga memperingatkan bahwa pelaksanaan rencana ini di negara bagian yang berselisih dengan Pemerintah Pusat dapat memperburuk ketegangan politik,” tulis Washington Post dalam sebuah laporan terpisah.
Sebelum ini, sumber-sumber militer dalam wawancara dengan Wall Street Journal mengatakan bahwa pembentukan unit-unit baru ini “tidak perlu” dan mungkin dapat mengalihkan Garda Nasional dari tugas-tugas utama pertahanan dan bantuannya.
Guardian juga menyoroti isi memo internal Pentagon dan menyatakan,”Keputusan ini secara potensial membuka jalan bagi penggunaan yang lebih luas dari pasukan militer dalam mengelola protes dan kerusuhan domestik; langkah yang mungkin bertentangan dengan undang-undang “Posse Comitatus”, yang membatasi penggunaan militer dalam urusan yang berkaitan dengan kepolisian.”
Oleh karena itu, berdasarkan intruksi baru Pentagon, Pemerintahan Trump sedang membentuk struktur nasional dari pasukan paramiliter domestik, yang tugas utamanya adalah menghadapi protes rakyat dan mengendalikan krisis perkotaan. Keputusan ini diambil di saat beberapa pengamat menganggapnya sebagai respons terhadap kemungkinan meningkatnya ketidakstabilan sosial menjelang Pemilu AS mendatang.
Sejak diterbitkannya laporan Wall Street Journal dan kemudian di media seperti Guardian dan Washington Post, kritik luas telah dilontarkan di media dan media sosial oleh para ahli. Banyak dari para kritikus ini berpendapat, langkah tersebut tidak hanya untuk “mengontrol kelompok penentang,” tetapi juga sebagai alat untuk menekan lawan politik, protes anti-Trump, dan gerakan sipil (seperti protes imigrasi atau antikapitalisme).
