Penutupan Pemerintah Federal AS Berlanjut, Penjualan Senjata ke Negara NATO Dihentikan
POROS PERLAWANAN — Situs berita dan analisis Axios melaporkan pada Minggu 9 November bahwa lebih dari 5 miliar Dolar AS dalam kontrak penjualan senjata Amerika Serikat kepada sekutu-sekutunya di Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) dan Ukraina tertunda akibat penutupan Pemerintahan Federal yang masih berlangsung.
Menurut laporan Axios, Departemen Luar Negeri AS memperkirakan bahwa penjualan senjata senilai lebih dari 5 miliar Dolar kepada negara-negara anggota NATO dan Ukraina mengalami penundaan serius.
“Hal ini benar-benar merugikan sekutu dan mitra kami, serta industri Amerika, karena banyak kemampuan penting tidak dapat segera ditransfer ke luar negeri,” ujar seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.
Sebagian besar ekspor senjata AS ke negara-negara Eropa dilakukan untuk memasok kebutuhan Ukraina secara tidak langsung.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata, setiap usulan penjualan senjata harus melalui proses peninjauan oleh Kongres. Namun, banyak staf Departemen Luar Negeri yang bertugas memberikan informasi kepada komite Kongres dan memastikan prosedur tersebut berjalan, kini sedang menjalani cuti wajib akibat penutupan Pemerintah, sehingga proses penjualan menjadi tertunda.
Seorang pejabat senior mengungkapkan bahwa Kantor Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri hanya memiliki sekitar seperempat dari total stafnya yang aktif selama bulan lalu untuk memproses ekspor senjata.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penutupan Pemerintahan ini.
“Penjualan senjata ke negara-negara anggota NATO sangat diperlukan. Penundaan ini merugikan industri Amerika serta membahayakan keamanan nasional dan sekutu kami,” tegas Pigott.
Sementara itu, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, James Risch menilai situasi ini memberi keuntungan bagi musuh geopolitik Amerika.
“Tiongkok dan Rusia tidak tinggal diam. Upaya mereka untuk melemahkan Amerika dan para mitra kami menjadi lebih mudah sementara kebutuhan sekutu kami tidak terpenuhi dan basis industri pertahanan kita tergerus,” ujarnya.
Penutupan Pemerintahan terakhir terjadi pada masa jabatan pertama Donald Trump, dari Desember 2018 hingga Januari 2019, ketika ia menuntut pendanaan untuk pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS–Meksiko.
Penutupan tersebut berlangsung selama 35 hari, menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat, dan berakhir di bawah tekanan publik akibat penundaan penerbangan serta gaji pegawai Federal yang tertahan, menurut laporan IRNA.
