Perlawanan Rakyat Suriah terhadap Penjajahan ‘Sinterklas’ Erdogan
POROS PERLAWANAN – Sejak krisis keamanan melanda Suriah pada 2011, Turki telah memainkan peran penting dan strategis yang terus berlanjut hingga hari ini. Selama periode tersebut, Turki tidak hanya memberikan dukungan militer, intelijen, keamanan, politik, dan finansial kepada kelompok-kelompok oposisi bersenjata yang menentang Pemerintah Suriah, tetapi juga secara militer menduduki sebagian besar wilayah utara Suriah. Bahkan, belakangan ini, Turki memperluas cakupan pendudukannya.
Intervensi Turki di Suriah
Turki pertama kali melakukan intervensi langsung di Suriah pada 2014 dengan alasan melindungi diri dari ancaman kelompok bersenjata Kurdi yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki kapasitas nyata untuk menyerang Turki. Suriah dan Iran telah berulang kali memberikan jaminan kepada Pemerintah Ankara bahwa kelompok bersenjata Kurdi tidak akan menyerang wilayah Turki.
Selama 15 tahun terakhir, tidak ada laporan tentang serangan dari Kurdi Suriah ke Turki, bahkan sekadar insiden penembakan kecil. Hal ini memperlihatkan bahwa alasan keamanan yang digunakan Turki hanya menjadi dalih untuk memanfaatkan kekacauan di Suriah demi memperluas pengaruh dan merebut sebagian wilayahnya.
Di wilayah-wilayah yang diduduki, Turki tidak hanya memperluas kontrol militernya, tetapi juga melakukan langkah-langkah sistematis seperti memperkenalkan bahasa Turki dalam pendidikan, menggantikan mata uang Suriah dengan Lira Turki, dan menciptakan sistem administrasi yang mengindikasikan ambisi jangka panjang Ankara untuk mencaplok wilayah-wilayah tersebut.
Dukungan terhadap Kelompok Bersenjata
Turki secara konsisten memberikan dukungan luas kepada kelompok bersenjata yang memerangi Pemerintah Suriah. Berdasarkan berbagai bukti, dukungan ini mencakup kelompok seperti Jaysh al-Hur, ISIS, Front Al-Nusra, serta kelompok-kelompok terbaru seperti Tahrir al-Sham dan Ahrar al-Sham. Dukungan ini meliputi penyediaan senjata, pelatihan militer, bantuan finansial, dan logistik.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kelompok-kelompok tersebut, termasuk selama pertemuan Astana yang dimulai pada Februari 2017. Bahkan, Erdogan berperan sebagai perwakilan kelompok bersenjata ini dalam forum-forum internasional, meskipun beberapa dari mereka telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Model Pendudukan di Idlib
Setelah Pemerintah Suriah, dengan dukungan Iran dan Rusia, berhasil membebaskan sebagian besar wilayah yang dikuasai kelompok teroris pada akhir 2016, Turki justru memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Idlib.
Turki sebelumnya berjanji akan melucuti senjata kelompok oposisi di Idlib dan menyerahkan wilayah tersebut kepada Pemerintah Suriah dalam enam bulan. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya. Turki justru memperkuat kelompok bersenjata tersebut melalui bantuan militer dan finansial yang lebih besar, menjadikan Idlib sebagai pusat aktivitas kelompok seperti Tahrir al-Sham, yang merupakan rebranding dari Front Al-Nusra.
Turki juga membentuk struktur pemerintahan di Idlib, yang secara struktural dipimpin oleh Abu Mohammad al-Jolani, tetapi sebenarnya berada di bawah kendali Intelijen Turki (MIT). Langkah ini menunjukkan niat Ankara untuk membangun pemerintahan boneka di wilayah Suriah.
Strategi Ekonomi untuk Dominasi
Dengan memanfaatkan keruntuhan ekonomi Suriah akibat perang panjang dan sanksi internasional, Turki mengirimkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasar internasional. Langkah ini bertujuan menciptakan ketergantungan ekonomi masyarakat Suriah terhadap Turki sekaligus membangun citra positif di mata rakyat Suriah, meskipun hubungan kedua negara memiliki sejarah ketegangan sejak era Kekhalifahan Utsmaniyah.
Kesalahan Strategis Pemerintah Suriah
Dalam menghadapi situasi ini, Pemerintah Suriah membuat beberapa langkah strategis yang tidak efektif, seperti merekrut mantan oposisi bersenjata ke dalam struktur militer dengan harapan mereka akan menjadi loyal. Namun, langkah ini dimanfaatkan oleh Turki untuk menyusupkan agen-agen mereka ke dalam Angkatan Bersenjata Suriah.
Serangan kelompok Tahrir al-Sham ke Aleppo pada Desember 2024 menjadi bukti lemahnya posisi Militer Suriah, yang diperburuk oleh pengurangan signifikan dalam jumlah pasukan.
Perlawanan Rakyat Suriah
Meskipun menghadapi tekanan militer, politik, dan ekonomi dari Turki, rakyat Suriah secara tegas menolak dominasi ini. Sejarah panjang perjuangan mereka melawan dominasi asing menjadi bukti bahwa upaya Ankara untuk mencaplok wilayah Suriah akan mendapat perlawanan sengit, baik dari Pemerintah maupun rakyat Suriah.
Aksi Pendudukan Turki mungkin memberikan tantangan besar bagi Suriah saat ini, tetapi Perlawanan rakyat yang konsisten menunjukkan bahwa penjajahan dalam bentuk apa pun, termasuk yang dilakukan oleh “badut Sinterklas Benyamin Erdogan”, tidak akan diterima dan tertolak. [PP/MT]
Referensi:
1. Deutsche Welle: Apa Tujuan Turki Dukung Pasukan Pemberontak di Suriah?
2. Anadolu: Lira Turki jadi Mata Uang Populer di Suriah Utara
3. Kompas: Peran Turki-Israel dalam Penggulingan Assad
4. BBC: Apa Kepentingan AS, Rusia, Turki, Israel, Iran, dan Kekuatan Internasional lain di Suriah setelah Assad Tumbang?
5. CRU Report: Strategies of Turkish proxy warfare in northern Syria.
