Pertama Kali Sejak Perang Ukraina: AS Tolak Resolusi Anti-Rusia di PBB
POROS PERLAWANAN – Berbarengan dengan perang Ukraina yang menginjak tahun ke-3. Majelis Umum PBB pada Senin 24 Februari kemarin mengesahkan 2 resolusi. Resolusi pertama adalah “resolusi mewujudkan perdamaian komprehensif, adil, dan permanen di Ukraina.” Sementara resolusi kedua adalah “resolusi jalur perdamaian.”
Diberitakan al-Alam, sebanyak 93 negara menyetujui, 18 menolak, dan 65 negara bersikap abstain terhadap resolusi pertama, yang anti-Rusia. Jumlah negara pendukung lebih sedikit dari resolusi-resolusi lalu. Sebelum ini, lebih dari 140 negara mengecam Rusia dan mendesak pembatalan bergabungnya 4 kawasan Ukraina ke Rusia. AS adalah salah satu negara yang menolak resolusi pertama.
Majelis PBB juga mengesahkan resolusi kedua, yang drafnya disusun AS, dengan sejumlah perubahan. Dalam voting ini,93 negara menyetujui, 8 negara menolak, dan 73 lainnya memilih abstain. Ukraina menyetujui, Rusia menolaknya, sementara AS bersikap abstain.
Dalam draf resolusi perdana, Rusia tidak disebut sebagai pihak agresor. Draf ini juga tidak mendukung keutuhan wilayah Ukraina. Meski demikian, sejumlah perubahan telah disahkan sebelum voting; perubahan yang memperkuat narasi kecaman terhadap Rusia dan dukungan untuk keutuhan wilayah Ukraina.
Menurut seorang pejabat AS dan seorang diplomat Eropa yang berbicara secara anonim, AS berupaya menekan Ukraina agar menarik resolusinya demi mendukung proposal AS. Namun, Ukraina menolak, dan kemudian Majelis Umum menambahkan bahasa ke dalam proposal AS yang secara jelas menyatakan bahwa Rusia telah menginvasi negara tetangganya yang lebih kecil.
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, menegaskan bahwa negaranya menjalankan “hak inheren untuk membela diri” setelah invasi Rusia, yang dianggap telah melanggar Piagam PBB. Piagam ini mewajibkan negara-negara untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.
Voting ini dilakukan menyusul diadakannya perundingan delegasi tingkat tinggi AS dengan Rusia, tanpa kehadiran Ukraina, untuk membahas proses penghentian perang.
