Putusan Pengadilan Israel Paksa Ultra-Ortodoks Wajib Militer, Blok Haredi Ancam Bubarkan Parlemen
POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, Rezim Israel bersiap mengeluarkan 54.000 surat wajib militer bagi siswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks, menyusul putusan Mahkamah Agung yang mencabut pengecualian dinas militer yang telah berlaku selama puluhan tahun. Langkah ini memicu gejolak besar dalam koalisi pemerintahan serta memunculkan perpecahan serius di masyarakat.
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Militer Israel yang menghadapi kekurangan personel di berbagai medan konflik. Sejak meletusnya perang di Gaza, Israel juga terlibat agresi berkelanjutan di Lebanon selatan, serta konfrontasi dengan Iran dan Yaman. Akibatnya, tentara Pendudukan mengalami kelelahan dan kekurangan pasukan.
Sejak awal berdirinya negara, kelompok ultra-Ortodoks mendapat pengecualian dari wajib militer karena jumlah mereka kecil. Namun, kini mereka mencakup sekitar 13% populasi Israel, angka yang cukup besar untuk memicu perdebatan nasional soal keadilan dan beban pertahanan.
Militer mengonfirmasi bahwa surat panggilan akan dikirim dalam bulan ini. Sementara itu, partai-partai ultra-Ortodoks dalam koalisi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tengah mengupayakan kompromi hukum guna mempertahankan stabilitas politik. Mereka menuntut jaminan bahwa siswa Yeshiva tidak akan diwajibkan bertugas dalam unit militer reguler yang bercampur gender, dengan alasan prinsip keagamaan.
Sebagai respons, Militer Israel menyatakan siap membentuk unit khusus yang sesuai dengan nilai-nilai komunitas Haredi.
Tekanan dari partai ultra-Ortodoks semakin memuncak. Netanyahu bahkan menunda keberangkatannya ke Washington demi meredakan ketegangan internal. Dalam pertemuan koalisi terakhir, para pemimpin Haredi mengancam akan membubarkan parlemen (Knesset) jika tidak ada langkah konkret dalam 48 jam ke depan.
Anggota parlemen dari Partai Likud, Yuli Edelstein, tengah menggodok rancangan undang-undang kompromi yang akan diajukan segera. Namun, kegagalan mereka sebelumnya dalam memenuhi janji terkait undang-undang ini telah menimbulkan ketidakpercayaan mendalam di antara sekutu Netanyahu.
Ancaman perpecahan koalisi kini membayangi Rezim Israel, dengan para pemimpin ultra-Ortodoks menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tak dipenuhi, mereka siap menarik dukungan politik dari Netanyahu.
