Rayakan 60 Tahun Persahabatan, China-Korea Utara Bersumpah Perkuat Hubungan Demi Lawan Permusuhan Barat
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Korea Utara dan China merayakan peringatan 60 tahun perjanjian persahabatan mereka, bersumpah untuk lebih memperkuat hubungan bilateral dalam menghadapi bangsa asing yang memulai permusuhan.
Dalam sebuah pesan yang dikirim ke Presiden China Xi Jinping, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan bahwa adalah “pendirian tetap” Pemerintahnya untuk “tanpa henti mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama” antara kedua negara, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) mengatakan pada Minggu.
“Meskipun situasi internasional yang rumit yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan persaudaraan dan persahabatan militan antara DPRK dan China semakin kuat dari hari ke hari,” kata Kim.
Perjanjian itu, katanya, membela sosialisme dan perdamaian di Asia “sekarang karena kekuatan musuh menjadi lebih putus asa dalam tantangan dan gerakan obstruktif mereka”.
Ditandatangani pada tahun 1961, Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Saling Membantu Tiongkok-DPRK saat ini merupakan satu-satunya perjanjian pertahanan yang dimiliki Tiongkok dan Korea Utara dengan negara mana pun.
Dalam pesannya, Presiden China juga mengatakan dia berencana untuk memperkuat komunikasi dengan Korea Utara “dengan terus memimpin hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara ke tahap baru”.
Dalam pernyataan terpisah, Jubir Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan pada Rabu bahwa perjanjian itu, yang selama beberapa dekade menjanjikan kerja sama damai antara kedua negara, akan tetap berlaku sepanjang waktu sampai Beijing dan Pyongyang mencapai kesepakatan untuk mengubah atau mengakhirinya.
Dia mengatakan bahwa China, sekutu utama Korea Utara, “akan terus memainkan peran konstruktif, sampai perdamaian dan stabilitas abadi tercapai di Semenanjung Korea”.
“Posisi China dalam masalah Semenanjung Korea selalu jelas,” kata Wang. “Masalah Semenanjung Korea ada di depan pintu China.”
Wang mencatat bahwa AS harus mementingkan untuk mengatasi masalah yang sah dan masuk akal dari Korea Utara, dan mendukung rekonsiliasi dan kerja sama antar-Korea.
Korea Utara telah lama berada di bawah sanksi keras PBB atas program nuklir dan misilnya. AS telah memelopori sanksi-sanksi itu dan telah memberlakukan beberapa putaran sanksinya sendiri.
Mantan Presiden AS, Donald Trump bertemu dengan Kim tiga kali, tetapi dia menolak untuk mencabut sanksi apa pun sebagai imbalan atas beberapa langkah yang diambil oleh Pyongyang menuju denuklirisasi.
Tindakan Trump tersebut menghambat diplomasi lebih lanjut antara Pyongyang dan Washington dan mendorong Kim untuk mengumumkan diakhirinya moratorium uji coba rudal negara itu.
Pyongyang mengecam penerus Trump, Joe Biden, karena mengejar “kebijakan bermusuhan” serupa setelah Presiden AS mengatakan dia akan menangani “ancaman” yang ditimbulkan oleh program nuklir Korea Utara “melalui diplomasi serta pencegahan yang keras.”
Menteri Luar Negeri Korea Utara telah mengesampingkan “kontak apa pun” dengan Washington, dengan mengatakan negosiasi dengan AS “tidak akan mengarah ke mana-mana”.
“Kami bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan kontak dengan AS, apalagi memilikinya, yang tidak akan membawa kami ke mana-mana, hanya menghabiskan waktu yang berharga,” kata Ri Son-gwon dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh KCNA pada Rabu.
Pyongyang menegaskan bahwa program rudal dan nuklirnya adalah langkah-langkah defensif dalam menanggapi kolusi militer AS yang terus berlanjut dengan negara tetangga Korea Selatan dan mengadakan latihan perang besar-besaran di dekat perairan teritorialnya, yang dianggapnya sebagai operasi latihan untuk menyerang Korea Utara.
