Rencana Trump Soal Gaza, Dilema Pelik bagi Mesir dan Yordania
POROS PERLAWANAN – Rencana Presiden AS, Donald Trump dalam “menangani” konflik Gaza menempatkan Mesir dan Yordania dalam posisi sulit. Kedua negara dihadapkan pada dua pilihan: menerima relokasi paksa lebih dari dua juta warga Palestina dengan risiko ketidakstabilan politik dalam negeri, atau menolak dengan konsekuensi sanksi ekonomi yang dapat melumpuhkan perekonomian mereka.
Jurnalis peraih penghargaan sekaligus Pemimpin Redaksi The Grayzone, Max Blumenthal mengungkapkan hal ini dalam wawancaranya dengan Tehran Times yang ditayangkan pada 16 Februari.
Menurut Blumenthal, Trump menekan Raja Abdullah II dari Yordania dan Presiden Abdel Fattah el-Sisi dari Mesir agar menerima rencana tersebut. Jika mereka menyetujuinya, mereka berisiko menghadapi gejolak domestik yang dapat mengancam stabilitas rezim mereka. Sebaliknya, jika mereka menolak, AS berpotensi menjatuhkan sanksi ekonomi yang signifikan, mengingat ketergantungan kedua negara pada bantuan militer dan kemanusiaan dari Washington.
“Kedua pemimpin ini tidak memiliki banyak pilihan,” ujar Blumenthal. “Mereka tidak berani mengambil langkah perlawanan terhadap kebijakan AS di Gaza, seperti yang dilakukan Raja Faisal dari Arab Saudi pada 1970-an melalui embargo minyak. Akibatnya, Trump melihat kelemahan mereka dan mencoba mengeksploitasinya.”
Blumenthal menegaskan bahwa tujuan utama rencana relokasi ini adalah menghilangkan Perlawanan Palestina di Gaza sekaligus menekan Mesir dan Yordania. Namun, hambatan utama dalam pelaksanaannya adalah perlawanan dari dalam Gaza serta dukungan dari sekutu mereka dalam Poros Perlawanan.
Narasi Palsu dan Pengaruh Zionis dalam Politik AS
Dalam wawancara itu, Blumenthal juga menanggapi laporan media Barat yang menyebut Iran tengah merencanakan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump. Ia menyebut laporan tersebut sebagai bagian dari strategi Badan Intelijen Israel yang menyebarkan informasi ke media untuk membentuk opini publik.
“Laporan ini dibuat untuk meyakinkan Trump dan lingkaran dalamnya bahwa Iran adalah ancaman nyata,” jelasnya. “Namun, narasi tersebut tidak masuk akal. Bahkan, beberapa anggota Partai Republik menyebarkan teori konspirasi bahwa pesawat nirawak Iran beroperasi di lepas pantai New Jersey, padahal kenyataannya, pesawat itu adalah milik AS yang sedang melakukan operasi pengawasan eksperimental.”
Blumenthal juga menyoroti perpecahan internal di kubu Trump, di mana beberapa tokoh seperti Tucker Carlson dan JD Vance menolak narasi ini dan menentang perang dengan Iran. Namun, ada faksi lain, yang dipimpin oleh Direktur Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, yang justru mendorong eskalasi terhadap Teheran.
Blumenthal mengungkapkan bahwa intelijen AS memperkirakan dalam enam bulan ke depan, Israel kemungkinan akan melancarkan serangan terhadap Iran. Washington pun akan menghadapi tekanan untuk ikut campur. “Kebocoran informasi mengenai dugaan rencana pembunuhan Trump oleh Iran adalah bagian dari strategi untuk menggalang dukungan terhadap intervensi militer AS di Timur Tengah,” tambahnya.
Pengaruh Zionis dalam Pemerintahan AS
Menanggapi pertanyaan tentang pengaruh Zionis dalam Pemerintahan AS, Blumenthal menegaskan bahwa baik Trump maupun Presiden Joe Biden dikelilingi oleh kelompok-kelompok Zionis yang memiliki pengaruh besar dalam politik AS.
“Para miliarder Zionis seperti Haim Saban dan Sheldon Adelson telah lama mendanai Partai Demokrat dan Republik untuk memastikan kebijakan AS tetap berpihak pada Israel,” ujarnya. “Namun, Zionis yang memengaruhi Trump lebih berorientasi pada proyek Israel Raya dan mendukung kebijakan ekstrem, seperti aneksasi Tepi Barat, Lebanon, Suriah, serta pembersihan etnis di Gaza.”
Sebaliknya, kelompok Zionis liberal yang berpengaruh dalam Pemerintahan Biden cenderung mendukung pendekatan yang lebih moderat dengan mempertahankan proksi regional seperti Yordania, Mesir, dan Otoritas Palestina untuk mengelola konflik.
Penangkapan Jurnalis The Grayzone oleh Israel
Blumenthal juga mengungkapkan bahwa seorang jurnalis The Grayzone, Jeremy Loffredo, ditangkap oleh otoritas Israel saat meliput dampak serangan Iran terhadap Israel pada Oktober tahun lalu.
“Jeremy ditahan dan didakwa membantu musuh di masa perang hanya karena melaporkan fakta yang juga dicatat oleh jurnalis lain yang memiliki izin dari rezim Israel,” ungkapnya. “Ia hanya mengonfirmasi bahwa serangan Iran menargetkan lokasi militer, sementara serangan Israel justru menyasar warga sipil dan pemimpin Palestina.”
Blumenthal menduga bahwa penahanan Loffredo lebih bermotif politis, mengingat The Grayzone kerap mengkritik kebijakan Israel. Selama masa penahanannya, Loffredo juga menyaksikan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina di Kompleks Rusia di Yerusalem.
“Ia dikurung sendirian selama berhari-hari dengan sedikit makanan dan air serta menjadi sasaran ejekan tentara Israel,” tambah Blumenthal. “Jika ia seorang jurnalis Palestina, perlakuannya pasti jauh lebih buruk. Seperti yang telah kita saksikan di Gaza, banyak jurnalis Palestina tewas hanya karena mengungkap kebenaran.”
Dilema Kepemimpinan dan Ekonomi
Wawancara ini mengungkap bahwa rencana Trump terhadap Gaza bukan sekadar strategi geopolitik, melainkan juga ujian besar bagi Mesir dan Yordania. Kedua negara ini menghadapi dilema antara menjaga stabilitas domestik dan menanggung tekanan ekonomi dari AS.
Sementara itu, media Barat terus menyebarkan narasi ancaman Iran terhadap Trump, serta memperlihatkan kuatnya pengaruh lobi Zionis dalam kebijakan luar negeri AS. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik di balik konflik ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan.
Bagi Mesir dan Yordania, rencana Trump terhadap Gaza bukan sekadar masalah geopolitik, melainkan pilihan sulit antara mempertahankan kekuasaan atau menghadapi krisis ekonomi yang menghancurkan. [PP/MT]
