Rusia Tolak Keputusan Sepihak Trump Akui Kedaulatan Maroko atas Wilayah Sahara Barat
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Rusia menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui “kedaulatan” Maroko atas Sahara Barat -sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi antara Maroko dan rezim Israel- dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov pada hari Jumat menyebut keputusan AS “sepihak” dan mengatakan “ada resolusi yang relevan, ada Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat”.
“Ini merupakan pelanggaran hukum internasional,” kata Bogdanov.
Trump men-tweet pada hari Kamis bahwa “Israel dan Kerajaan Maroko telah menyetujui hubungan diplomatik penuh”.
Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump menyepakati perjanjian tersebut dalam percakapan telepon dengan Raja Maroko, Mohammed VI.
Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Trump, yang akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari, setuju untuk mengakui “kedaulatan” Maroko atas wilayah Sahara Barat yang diperebutkan.
Maroko mencaplok wilayah Sahara Barat yang luas, bekas jajahan Spanyol, pada 1970-an dan sejak itu berkonflik dengan Front Polisario yang didukung Aljazair, sebuah gerakan yang berupaya mendirikan negara merdeka di wilayah itu dan mengakhiri kehadiran Maroko di sana.
Maroko saat ini menguasai 80 persen wilayah tersebut, termasuk deposit fosfat dan sumber daya perairan dan perikanan yang ada disana.
Pada hari Kamis, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan posisinya di wilayah Sahara Barat yang disengketakan “tidak berubah”, meskipun AS mengakui “kedaulatan” Maroko atas wilayah tersebut.
PBB telah mengerahkan misi penjaga perdamaian, MINURSO, ke wilayah Sahara Barat untuk memantau gencatan senjata dan untuk mengadakan referendum tentang status wilayah itu.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yakin bahwa “solusi atas pertanyaan itu masih dapat ditemukan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan”, kata Juru Bicaranya.
Maroko menjadi negara Arab keempat, setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan, yang menormalisasi hubungan dengan rezim Israel sejak Agustus.
Kesepakatan normalisasi itu dikecam oleh semua faksi Palestina sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka.
