Sanaa: Fakta Capaian di Lapangan Paksa AS Akui Legalitas Ansharullah
POROS PERLAWANAN – Anggota Kantor Politik Ansharullah, Abdulwahhab al-Mahbasyi menyatakan, diakuinya Ansharullah sebagai pihak legal oleh AS merupakan hasil dari kemenangan-kemenangan yang diraih kelompok ini dalam melawan agresi Koalisi Saudi.
“Pengakuan Utusan AS di Yaman tentang legalitas Ansharullah adalah pengakuan implisit bahwa AS berada di balik agresi atas Yaman,” kata al-Mahbasyi kepada al-Mayadeen, sebagaimana diberitakan Fars.
“Capaian-capaian di lapangan telah memaksa AS untuk mengakui Ansharullah sebagai pihak konstitusional di Yaman,” imbuhnya.
Pengakuan bahwa Ansharullah adalah pihak konstitusional di Yaman disampaikan Tim Lenderking pada Kamis 24 Juni kemarin.
Menurut laporan al-Jazeera, hal ini diutarakan Utusan AS itu dalam sebuah debat online yang diadakan oleh Dewan Nasional Hubungan AS dan Negara-negara Arab.
“AS mengakui Houthi sebagai pihak konstitusional di Yaman dan kelompok yang telah mendapatkan sejumlah pencapaian,” kata Lenderking.
“Houthi bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan (di Yaman). Koalisi (Saudi) juga memikul sebagian dari tanggung jawab itu di pundaknya,” imbuh Lenderking.
Ia menyatakan, masyarakat internasional harus menekan kelompok Houthi untuk menghentikan operasi militer di Ma’rib.
“Masyarakat internasional mesti meningkatkan anggaran bantuan (untuk Yaman). Jika tidak, program-program kemanusiaan akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Terkait kesepakatan Riyadh antara Pemerintah Mansour Hadi dan Dewan Transisi Selatan, diplomat AS ini mengatakan, ”Partisipasi dalam kesepakatan Riyadh menenangkan hati dan bisa berperan dalam kembalinya Pemerintahan ke Aden.”
Sebagian media memberitakan bahwa dalam perundingan terbaru Yaman, AS secara terbuka memihak Saudi. AS sangat menginginkan gencatan senjata diberlakukan di Ma’rib, bahkan melebihi kehendak Saudi sendiri.
Harian al-Akhbar melaporkan bahwa Saudi tidak memenuhi janji lisannya kepada pihak Oman, terkait pemisahan isu-isu kemanusiaan (pembukaan bandara Sanaa dan izin masuknya komoditas migas ke pelabuhan al-Hudaydah) dari masalah-masalah lain.
