Saudi Sengaja Racuni Aktivis Pro-Demokrasi Hingga Stroke dan Terancam Tewas di Penjara
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, seorang aktivis pro-demokrasi Saudi dilaporkan menderita stroke yang mengancam jiwa setelah sengaja diracun oleh otoritas rezim di dalam sebuah penjara dengan keamanan maksimum di selatan Ibu Kota Riyadh.
The Prisoners of Conscience, sebuah organisasi independen non-Pemerintah yang mengadvokasi hak asasi manusia di Arab Saudi, mengumumkan dalam sebuah posting di halaman Twitter resminya bahwa Sheikh Muhammad bin Dalim al-Qahtani, pemimpin Partai Umma Islam, menderita kondisi medis yang serius setelah dia sengaja diracun di Penjara al-Ha’ir.
Postingan tersebut menambahkan bahwa Qahtani telah dipindahkan ke Rumah Sakit al-Iman di Riyadh, dan tampaknya dalam kondisi kritis.
“Kami mengonfirmasikan bahwa Syekh Muhammad bin Dalim Al-Qahtani mengalami stroke setelah dengan sengaja diracun di penjara Al-Ha’ir, dan dia dalam keadaan kritis kesehatan, dan berisiko meninggal setiap saat, dan dia dipindahkan ke Rumah Sakit Al-Iman di Riyadh. # محمد_بن_دليم pic.twitter.com/tM3HokOssX” – Prisoners of Conscience (@m3takl_en) 11 Oktober 2020.
Para Aktivis mengatakan bahwa al-Qathani mengirim pesan suara kepada Putra Mahkota Mohammed bin Salman sehari sebelumnya, memprotes perannya dalam penindasan mengerikan yang sedang berlangsung di negara itu.
Kembali pada September 2019, apa yang disebut Pengadilan Kriminal Khusus di Riyadh menghukum Qahtani, penentang setia rezim Al Saud dan bin Salman, dengan lima tahun penjara dan menjatuhkan 10 tahun larangan perjalanan terhadapnya.
Pada hari Kamis, Human Rights Watch (HRW) mendesak komunitas internasional untuk memberikan suara penentangan terhadap upaya Arab Saudi untuk mengambil kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dengan menyatakan bahwa Kerajaan Saudi telah melakukan “pelanggaran hak besar-besaran” baik di dalam maupun luar negeri.
Kelompok yang berbasis di New York itu memperingatkan dalam sebuah pernyataannya bahwa Arab Saudi terus menargetkan para aktivis hak asasi manusia dan pembangkang politik, termasuk aktivis hak-hak perempuan, dan lainnya yang telah ditahan dan dituntut secara sewenang-wenang.
Direktur PBB di HRW, Louis Charbonneau menyebut monarki itu sebagai “pelanggar hak berantai” yang “tidak boleh diberi hadiah kursi di Dewan Hak Asasi Manusia” PBB.
