Sudan Kecam Sanksi AS Hambat Transisi Demokrasi dan Sama Sekali Bukan Syarat Normalisasi dengan Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Perdana Menteri Sudan mengecam sanksi AS terhadap negaranya, mengatakan bahwa dengan dimasukkannya Khartoum dalam “daftar hitam” oleh Washington, telah menghambat transisi negara itu menuju demokrasi.
Abdalla Hamdok, yang dipilih untuk memimpin pemerintahan sementara militer-sipil setelah kudeta yang mengakhiri kediktatoran 30 tahun Omar al-Bashir, mengatakan bahwa sanksi AS “melumpuhkan ekonomi kita”.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Financial Times Africa Summit, Hamdok mengimbau Washington untuk menghapus Khartoum dari daftar negara sponsor terorisme, dengan mengatakan bahwa itu akan menjadi “pengubah permainan” untuk negaranya yang miskin saat mencoba untuk bertransisi ke demokrasi.
Dia mengatakan bahwa tidak ada jaminan transisi ke demokrasi akan tetap berjalan sampai pemilihan yang dijadwalkan pada 2022.
“Transisi selalu berantakan. Mereka non-linier dan mereka tidak berjalan ke satu arah,” katanya, menekankan bahwa jalan menuju demokrasi terancam oleh penunjukan Sudan sebagai “negara sponsor terorisme”.
“Orang Sudan tidak pernah menjadi teroris. Ini perbuatan rezim sebelumnya,” tegas Hamdok.
Dia juga menepis spekulasi bahwa Khartoum akan mengakui rezim Israel jika dihapus dari daftar terorisme, menegaskan bahwa kedua hal tersebut tidak ada hubungannya.
Bulan lalu, dilaporkan bahwa Amerika Serikat menekan Sudan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai imbalan atas penghapusan negara Afrika Timur Laut itu dari daftar negara sponsor terorisme buatan AS.
Namun, tiga pejabat Pemerintah Sudan yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Khartoum menolak kaitan kedua masalah tersebut.
“Sudan telah menyelesaikan semua persyaratan yang diperlukan,” kata seorang pejabat tanpa menyebut nama. “Kami berharap segera dihapus dari daftar.”
