Segitiga Bermuda Gaza: Simbol Penjarahan Sistematis Bantuan Kemanusiaan
POROS PERLAWANAN — Meski perhatian dunia terhadap Gaza menurun drastis pascagencatan senjata, Rezim Israel dinilai terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah bantuan kemanusiaan yang terbatas agar tidak sampai kepada warga Gaza yang membutuhkan dan para pengungsi.
Menurut laporan Al Jazeera pada Selasa 17 Desember, setelah hampir dua bulan gencatan senjata, kesepakatan mengharuskan masuknya sekitar 600 truk bantuan per hari ke Jalur Gaza, berisi makanan, obat-obatan, tenda, bahan bakar, serta kebutuhan pokok lainnya. Namun, data yang dirilis otoritas Israel pada 26 November menunjukkan bahwa sejak gencatan senjata dimulai, rata-rata 4.200 truk bantuan per minggu memasuki Gaza, dengan sekitar 70 persen di antaranya membawa makanan.
Tel Aviv mengeklaim lebih dari 16.000 truk makanan, setara 370.000 ton, telah masuk ke Gaza. Namun, jika dibandingkan dengan kewajiban dalam perjanjian gencatan senjata, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Israel hanya memenuhi kurang dari seperempat komitmennya.
Al Jazeera juga mengungkap keraguan serius terhadap metode penghitungan bantuan tersebut. Sejumlah besar truk yang dikategorikan sebagai bantuan pangan ternyata membawa makanan bernilai gizi rendah, seperti cokelat dan biskuit, atau produk mahal yang sulit dijangkau warga Gaza, seperti ayam beku seharga 25 Dolar AS per kilogram dan telur dengan harga mencapai 30 Dolar AS per nampan.
Bahkan organisasi kemanusiaan menilai angka resmi tersebut jauh dari memadai. Program Pangan Dunia (WFP) menyebut jumlah bantuan yang masuk hanya mencukupi sekitar setengah dari kebutuhan pangan Gaza, sementara lembaga bantuan Palestina memperkirakan hanya seperempat bantuan yang benar-benar sampai ke sasaran.
“Segitiga Bermuda” Bantuan di Gaza
Lebih mengkhawatirkan, hanya sebagian kecil dari bantuan yang diizinkan masuk akhirnya sampai kepada pengungsi, warga miskin, korban luka, dan masyarakat yang kelaparan. Sebagian besar bantuan tersebut justru “menghilang” di wilayah yang oleh Al Jazeera disebut sebagai “Segitiga Bermuda Gaza”.
Secara geografis, jarak antara perbatasan dan kamp-kamp pengungsi tampak pendek di peta. Namun, secara politik dan keamanan, jalur ini menjadi lintasan paling berbahaya. Tentara Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap rute truk bantuan, sering kali memaksa mereka melewati jalur berisiko tinggi.
Beberapa jalan hanya dapat dilalui dengan koordinasi kelompok berpengaruh atau komite lingkungan, sementara jalur lain berada di bawah kendali kelompok bersenjata. Akibatnya, perjalanan sejauh beberapa kilometer berubah menjadi operasi berbahaya, dan banyak truk bantuan tidak pernah mencapai tujuan akhir.
Al Jazeera mencatat meningkatnya laporan tentang bantuan yang dijarah, terutama setelah sejumlah bahan pangan ditemukan di pasar lokal dengan label jelas bertuliskan “bantuan kemanusiaan, tidak untuk dijual”.
Penyebab Utama Penjarahan Bantuan
Laporan tersebut menegaskan bahwa setelah hampir dua tahun genosida sistematis, struktur pemerintahan di Gaza telah runtuh. Institusi sipil menjadi sasaran langsung serangan Militer Israel. Data Mekanisme Pemantauan Bantuan PBB menunjukkan bahwa antara 19 Mei hingga 29 November, dari 8.035 truk yang masuk Gaza, 7.127 truk dijarah.
Dalam kondisi ini, organisasi internasional tidak mampu menjamin keamanan distribusi. Mereka tidak dapat mengawal truk, mengawasi pembongkaran, atau memastikan distribusi yang aman akibat risiko keamanan tinggi serta keterbatasan personel.
Laporan tersebut menegaskan bahwa Militer Zionis menjadi faktor utama di balik penjarahan bantuan. Meski terdapat pengusaha oportunis dan kelompok bersenjata yang memanfaatkan situasi, akar masalah tetap mengarah pada kebijakan sistematis Rezim Zionis dan sekutunya, yang menggunakan kelaparan sebagai alat tekanan politik terhadap rakyat Gaza.
Perhatian Dunia yang Memudar
Al Jazeera menyimpulkan bahwa menurunnya perhatian global pascagencatan senjata memperparah krisis ini. Opini publik internasional merasa konflik telah berakhir, sehingga tidak lagi mempertanyakan apakah bantuan kemanusiaan benar-benar sampai kepada warga Gaza yang kelaparan.
Di kalangan pengambil kebijakan, penjarahan bantuan sering dipandang sebagai konsekuensi alami konflik internal. Namun, menurut laporan tersebut, anggapan ini keliru. Penjarahan bantuan di Gaza bukan realitas yang tak terhindarkan, melainkan krisis yang direkayasa, digunakan sebagai bentuk hukuman kolektif baru terhadap rakyat Palestina.
