Sekjen Hizbullah: Pelucutan Senjata Perlawanan Bukan Solusi, Sebab Israel Tak Inginkan Lebanon yang Kuat
POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syeikh Naim Qasim, menegaskan bahwa Israel gagal mencapai tujuannya di Lebanon meskipun ada dukungan internasional yang luas. Ia menyatakan bahwa stabilitas Lebanon bergantung pada penghentian pelanggaran dan agresi Israel.
Dalam pidatonya saat saat peluncuran buku “Bernyanyi dan Musik: Penelitian oleh Imam Khamenei,” Syekh Qasim menyatakan bahwa intervensi AS di Lebanon dan Kawasan “sangat jahat.” Ia menggambarkan Washington sebagai kekuatan utama yang “memimpin genosida dan pembantaian.” Dia memperingatkan Pemerintahan AS dan utusan khususnya, Tom Barrack, terhadap ancaman mereka yang terus-menerus terhadap Lebanon dan upaya untuk menjadikan Lebanon bagian dari apa yang disebut “Israel Raya.”
Syekh Qasim menegaskan bahwa rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk “Israel Raya” pada akhirnya melayani kepentingan imperialis AS. Sekjen Hizbullah menambahkan bahwa masa depan entitas Israel “tetap tidak pasti, meskipun semua pembunuhan dan kehancuran yang terjadi.” Ia juga mengomentari penampilan Presiden AS Donald Trump di KTT Sharm el-Sheikh sebagai “tindakan dominasi, bukan perdamaian.”
Pemimpin Hizbullah itu menekankan bahwa Lebanon “tidak akan memberikan apa yang diinginkan Israel atau AS, selama masih ada rakyat yang bangga dan tangguh yang bersedia berkorban.” Ia menegaskan kembali bahwa senjata Hizbullah merupakan bagian integral dari kekuatan dan kedaulatan Lebanon, sambil menekankan bahwa pelucutan senjata “tidak akan menyelesaikan masalah, karena Israel tidak ingin Lebanon yang kuat.”
Syekh Qasim menyeru Pemerintah Lebanon untuk mengemban tanggung jawabnya dalam mempertahankan kedaulatan nasional, mengawasi upaya rekonstruksi, dan menghentikan perilaku tidak pantas para pejabat kunci. Ia mendesak tindakan terhadap Gubernur Bank Sentral dan Menteri Kehakiman, dengan mengatakan “mereka tidak boleh menjadi pegawai yang melayani Washington atau Tel Aviv.”
Dia menekankan bahwa Lebanon “bukanlah penjara bagi warganya” dan harus dikelola oleh pemerintahan nasional yang bertindak demi kepentingan rakyatnya, bukan demi kepentingan kekuatan asing.
