Siapa Muhammad Al-Bashir yang Ditunjuk Sebagai Kepala Pemerintahan Transisi Suriah?
POROS PERLAWANAN – Jaringan Al-Jazeera pada Selasa 10 Desember melaporkan bahwa Muhammad Al-Bashir telah ditunjuk sebagai Kepala Pemerintahan Transisi Suriah. Menurut laporan dari Al-Jazeera, Muhammad Al-Bashir, yang sebelumnya memimpin organisasi bernama “Pemerintahan Penyelamat Suriah” dan selama bertahun-tahun mengelola wilayah Idlib, kini diberi mandat untuk membentuk Pemerintahan baru untuk mengelola periode transisi di Suriah.
Penunjukan ini terjadi setelah pertemuan antara Komandan operasi pasukan oposisi Ahmad Al-Shar’a (Joulani), Muhammad Al-Bashir, dan mantan Perdana Menteri di Pemerintahan Bashar Al-Assad, Muhammad Al-Jalali, guna menentukan cara-cara transisi kekuasaan dan mencegah Suriah terjerumus ke dalam kekacauan. Untuk sementara, Muhammad Al-Jalali akan bertanggung jawab atas Pemerintahan transisi ini.
Sementara itu, hanya beberapa jam sebelumnya, surat kabar Prancis Le Figaro melaporkan bahwa Riyad Hijab akan menjadi Perdana Menteri Pemerintahan transisi Suriah sekaligus memimpin Pemerintahan tersebut.
Siapa Muhammad Al-Bashir?
Muhammad Al-Bashir lahir pada 1983 di Jabal Al-Zawiyah, selatan provinsi Idlib. Pada 2007, ia lulus dari Universitas Aleppo dengan gelar di bidang Teknik Elektro dan Elektronika, spesialisasi Telekomunikasi. Pada 2011, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Peralatan Laboratorium Gas di Perusahaan Gas Suriah. Selain itu, ia juga menjabat selama dua setengah tahun sebagai Direktur Pelatihan Agama di Kementerian Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan.
Pada 2021, Al-Bashir menyelesaikan studi dalam bidang Fiqih dan Hukum di Universitas Idlib, sekaligus memperoleh sertifikasi dalam perencanaan dan pengorganisasian administratif. Pada 2022 dan 2023, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Urusan Kemanusiaan dalam organisasi “Pemerintahan Penyelamat”.
Pemerintahan Penyelamat Suriah didirikan pada 2 November 2017 dengan dukungan kelompok Hay’at Tahrir Al-Sham dan memiliki 11 kementerian di bawah kepemimpinan Muhammad Sheikh. Organisasi ini bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan pelayanan di provinsi Idlib, bagian utara Hama yang dikuasai oposisi, serta sebagian wilayah barat Aleppo.
Pertemuan Intensif dengan Delegasi Asing
Di sisi lain, pertemuan intensif sedang berlangsung antara bagian urusan politik oposisi Suriah dengan delegasi diplomatik asing untuk membahas situasi keamanan dan politik Suriah pascakejatuhan Pemerintahan Bashar Al-Assad.
Menurut pernyataan administrasi urusan politik di Damaskus kepada Al-Jazeera, langkah-langkah sedang diupayakan untuk menciptakan lingkungan aman yang memungkinkan para pengungsi Suriah kembali ke Tanah Air mereka serta berpartisipasi dalam rekonstruksi negara. Mereka menegaskan bahwa babak baru dalam sejarah Suriah akan dimulai, dengan fokus pada rekonstruksi, pembangunan, dan upaya memperbaiki kerusakan masa lalu melalui mekanisme transparan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
Perintah Baru dari Komando Operasi Sentral Oposisi Suriah
Komando Operasi Sentral Oposisi Suriah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa tidak ada lagi penjara di Suriah yang masih tertutup.
“Jangan terpengaruh oleh berita palsu tentang keberadaan penjara bawah tanah atau penjara rahasia,” demikian isi pernyataan tersebut.
Komando ini juga melarang segala bentuk pelecehan terhadap jurnalis dan menyatakan bahwa siapa pun yang menyerang karyawan di lembaga penyiaran Suriah akan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun.
