Sikapi Kritis Rencana Aneksasi Tepi Barat, Sejumlah Negara Siap Akui Palestina dan Boikot Israel

POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, sejumlah pejabat Eropa dan Palestina mengatakan, ada kemungkinan rencana aneksasi Tepi Barat akan direspons sebagian negara dengan mengakui Palestina dan memboikot Israel.

Menurut laporan televisi Israel, Kan, beberapa negara Eropa, termasuk Irlandia, menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara, jika Tel Aviv memperluas pendudukannya di Tepi Barat seperti yang dirancang dalam Deal of The Century.

Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) dikabarkan tengah mengkaji sikap Prancis, Spanyol, Luxemburg, Portugal, dan Belgia.

Pada hari Rabu 10 Juni lalu, Komite Parlemen di Belgia mengesahkan resolusi yang meminta Brussels mengakui Palestina. Resolusi ini akan dibahas secara terbuka dalam 15 hari ke depan.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, juga melayangkan peringatan serupa kepada Rezim Zionis. Menurut Maas, kendati Berlin mustahil menjatuhkan penalti atas Tel Aviv, namun sejumlah negara lain bisa saja mengakui Palestina atau memboikot Israel.

Di lain pihak, mantan Dubes AS untuk Israel, Martin Indyk, juga mengkritik rencana aneksasi Tepi Barat.

Indyk, yang pernah menjabat sebagai Dubes AS selama 2 periode, mengatakan bahwa aneksasi akan menyeret proyek Zionisme ke bibir jurang.

Dalam wawancara dengan Radio Tentara Israel, Indyk menilai bahwa Benyamin Netanyahu serius mencaplok Tepi Barat, karena merasa mendapat dukungan dari AS.

Dia mengutarakan kecemasannya akan masa depan Israel jika rencana aneksasi ini diwujudkan.

“Kerugian yang akan menghantam kredibilitas Israel dan hubungannya dengan negara-negara Arab tidak akan bisa ditebus lagi,” ujar Indyk.

Ia menegaskan, orang-orang Palestina mustahil menerima rencana ini. Anggapan bahwa Palestina bersedia merundingkan hal ini disebut Indyk sebagai khayalan semata.

Joel Singer, salah satu anggota negosiator Israel dalam Perjanjian Oslo, juga memberi peringatan kepada Tel Aviv. Dia mengatakan, aneksasi sepihak Tepi Barat melanggar Pasal 31 Perjanjian Oslo yang ditandatangani Israel dan PNA pada tahun 1995 lalu.