Statemen Logis dan Faktual Dubes Rusia Picu Amarah Rezim Zionis
POROS PERLAWANAN – Kemenlu Israel memanggil Dubes Rusia di Tel Aviv, Anatoly Viktorov, menyusul pernyataannya tentang Inisiatif Keamanan Teluk Persia yang teksnya dimuat di Jerusalem Post.
Kantor berita Anadolu melaporkan, Viktorov dipanggil pada Rabu 23 Desember setelah ia menyatakan bahwa stabilitas regional dikacaukan oleh konflik Palestina-Israel, bukan Iran.
Dilansir al-Alam, Jubir Kemenlu Rusia Maria Zakharova mengutarakan keheranannya atas respons Tel Aviv tersebut. Ia menyatakan, apa yang disebutkan dalam wawancara Viktorov selaras dengan kebijakan Moskow dan sudah kerap disampaikan kepada Israel dalam berbagai level.
“Kami selalu menekankan bahwa Palestina masih merupakan isu utama untuk mewujudkan perdamaian di Timteng. Tanpa mengatasi isu ini, stabilitas jangka panjang tidak akan terwujud di Kawasan,” tandas Zakharova.
Menurutnya, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan Kelompok Mediator Internasional Timteng, Rusia siap untuk membantu menyelesaikan isu Palestina.
“Teori ini sudah dimasukkan dalam proposal keamanan kolektif Teluk Persia. Tujuannya adalah membuat mekanisme respons terhadap tantangan dan ancaman dari semua negara-negara di kawasan Teluk,” paparnya.
“Terkait serangan udara Israel ke Suriah, apa pun alasannya, kami tidak menyembunyikan pandangan negatif kami terhadap aksi semacam itu. Kami menegaskan penghormatan terhadap hak kedaulatan dan keutuhan tanah Suriah.”
Beberapa tahun lalu, Kemenlu Rusia merilis dokumen bernama “Doktrin Keamanan Teluk Persia”. Dalam proposal tersebut, Rusia mengajukan sejumlah saran untuk memperkuat kepercayaan dan transparansi di kawasan, juga membentuk organisasi regional demi mewujudkan keamanan Teluk Persia.
Demi memperkuat keamanan, Moskow menyarankan agar negara-negara transregional tidak menempatkan pasukan militer dan mencegah munculnya gesekan di Kawasan.
Rusia meminta dari semua pemain di Kawasan, termasuk mereka yang saling bertikai, untuk mengambil langkah-langkah jelas demi memperkuat transparansi dan saling percaya.
Menlu Rusia baru-baru ini mengumumkan, Moskow telah mengusulkan proposal ini beberapa tahun lalu, kemudian memperbaruinya tahun lalu dan mengajukannya ke Dewan Keamanan. Proposal ini juga telah dibahas di tingkat Menlu pada Oktober tahun ini.
