Tantangan Besar Rezim Zionis: Kaum Haredi dan Krisis Identitas Israel

POROS PERLAWANAN — Di tengah tekanan eksternal akibat perang berkepanjangan di Gaza dan meningkatnya isolasi diplomatik, Israel kini menghadapi tantangan domestik yang lebih mendasar, yaitu krisis identitas internal yang dipicu oleh komunitas Haredi, atau Yahudi Ortodoks ultra-konservatif. Konflik antara nilai sekuler dan religius ini tidak lagi bersifat kultural, melainkan struktural yang mengguncang fondasi ideologis “negara” Zionis itu sendiri.

Yerusalem dan “Pawai Jutaan Orang”

Pada Oktober 2025, Yerusalem menjadi pusat demonstrasi keagamaan terbesar dalam sejarah Israel modern. Sekitar 200.000 warga Haredi turun ke jalan memprotes keputusan Mahkamah Agung yang mencabut pengecualian wajib militer bagi pelajar yeshiva. Aksi yang dikenal sebagai “Pawai Jutaan Orang” itu melumpuhkan transportasi publik dan menandai eskalasi ketegangan antara otoritas agama dan lembaga negara.

Demonstrasi tersebut bermula dari perintah rabinik yang menyerukan “pembelaan terhadap Taurat”, namun dengan cepat bertransformasi menjadi gerakan politik. Slogan-slogan seperti “Belajar adalah pengabdian tertinggi” mencerminkan ideologi mereka, bahwa pelestarian studi keagamaan lebih penting bagi keberlangsungan bangsa dibandingkan pelayanan militer.

Kematian seorang remaja akibat insiden saat protes menambah beban emosional publik. Bagi kelompok sekuler, peristiwa itu menunjukkan fanatisme dan ketidakdisiplinan sosial, sedangkan bagi para rabbi, itu menjadi simbol pengorbanan religius dalam mempertahankan keimanan.

Akar Ideologis dan Struktur Sosial

Gerakan Haredi berakar pada penolakan terhadap Haskalah, sebuah gerakan Pencerahan Yahudi di Eropa Timur abad ke-19. Pemikiran tokoh seperti Rabi Moshe Sofer menegaskan bahwa segala bentuk modernisasi adalah ancaman terhadap kemurnian iman. Prinsip ini dibawa ke Wilayah Pendudukan setelah 1948, ketika kelompok Haredi mendirikan komunitas-komunitas eksklusif di Yerusalem, Bnei Brak, dan beberapa permukiman di Tepi Barat.

Saat ini, populasi Haredi di Israel diperkirakan mencapai 1,3 juta jiwa, atau sekitar 13–14% dari total populasi. Laju pertumbuhan mereka mencapai sekitar 4% per tahun, yakni dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional, dan diproyeksikan akan mencapai seperempat populasi Israel pada 2050.

Ciri khas sosial mereka tegas, yaitu laki-laki dewasa mengabdikan diri pada studi Taurat di yeshiva, sebagian besar menolak bekerja penuh waktu, sementara perempuan menjadi penopang ekonomi keluarga. Dalam sistem ekonomi modern, ketergantungan ini menciptakan beban fiskal signifikan bagi negara, dengan lebih dari 1 miliar Shekel per tahun untuk mendanai sekolah agama dan tunjangan sosial.

Tiga Tuntutan Pokok

Kaum Haredi menuntut tiga hal utama dari Rezim Israel:

1. Pendanaan berkelanjutan untuk lembaga-lembaga pendidikan agama (yeshiva dan kolel).

2. Penegakan ketat hukum Sabat, termasuk penghentian seluruh aktivitas publik pada hari Sabtu.

3. Pemisahan gender dalam pendidikan dan ruang sosial, sesuai dengan prinsip kesucian komunitas.

Bagi mereka, tuntutan ini bukan hanya hak politik, melainkan mekanisme untuk mempertahankan tatanan religius terhadap penetrasi budaya modern. Namun, bagi masyarakat sekuler Israel, kebijakan ini dianggap bertentangan dengan nilai kesetaraan, produktivitas ekonomi, dan kewajiban sipil universal.

Wajib Militer: Titik Friksi yang Tak Terhindarkan

Sejak berdirinya Israel pada 1948, pengecualian wajib militer bagi pelajar agama merupakan kompromi politik untuk menghormati institusi rabinik. Namun, seiring bertambahnya populasi Haredi, pengecualian ini berubah dari kebijakan sementara menjadi sumber ketidakadilan sosial.

Mahkamah Agung Israel pada Juni 2024 memutuskan pencabutan pengecualian tersebut, sekaligus menghentikan subsidi bagi lembaga pendidikan agama yang menolak berpartisipasi dalam dinas nasional. Keputusan itu memicu keluarnya partai-partai Haredi seperti Shas dan Yahadut HaTorah dari koalisi Netanyahu, mengguncang stabilitas politik Kabinet.

Dari sudut pandang Haredi, wajib militer identik dengan penistaan spiritual, karena lingkungan militer yang campuran, tidak religius, dan beroperasi di hari Sabat. Sebaliknya, kelompok sekuler memandang penolakan itu sebagai pembangkangan terhadap prinsip solidaritas nasional, terutama saat Israel terlibat konflik militer besar di Gaza dan Lebanon Selatan.

Krisis Identitas Negara

Perselisihan ini melampaui isu teknis dan menyentuh inti kontradiksi “negara” Israel: apakah mereka merupakan negara Yahudi religius atau demokrasi sekuler? Haredi menolak Zionisme modern karena dianggap mendirikan “negara sebelum Mesias”, yang dalam pandangan teologis mereka merupakan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Namun, secara paradoks, mereka bergantung pada struktur negara untuk pembiayaan dan representasi politik.

Konflik ini kini berkembang menjadi pertarungan ideologis antara dua otoritas antara otoritas hukum agama (Halakha) dan otoritas hukum sipil. Dalam setiap benturan, legitimasi negara diuji dan tidak hanya oleh musuh eksternal, tetapi oleh sebagian rakyatnya sendiri.

Penutup

Kaum Haredi hari ini bukan hanya kelompok minoritas religius, melainkan faktor penentu dalam politik domestik Israel. Dengan populasi yang terus bertambah dan kekuatan politik yang stabil, mereka berperan sebagai penyeimbang, atau justru penggerus, fondasi sekularisme Zionis.

Di tengah perang dan krisis legitimasi, rezi6m Zionis menghadapi dilema strategis dengan menegakkan hukum negara tanpa mengalienasi komunitas yang menolak konsep negara itu sendiri. Dalam dilema tersebut, masa depan Israel sedang diuji, bukan oleh musuh di luar pagar, tetapi oleh keyakinan di dalam temboknya sendiri.