Tidak Seperti UEA, Mengapa Arab Saudi Berpihak pada Militer Sudan

POROS PERLAWANAN — Di tengah ambisi besar Arab Saudi untuk memproyeksikan diri sebagai kekuatan penentu di Kawasan, dukungan Riyadh terhadap Militer Sudan tampak seperti langkah strategis yang penuh perhitungan. Namun di balik diplomasi yang tampak rapi, keputusan ini justru berpotensi menggiring Kerajaan menuju lingkaran konflik yang sulit dikendalikan, dan bertentangan dengan visi stabilitas yang selama ini diusungnya.

Ketika Uni Emirat Arab (UEA) mendukung Rapid Support Forces (RSF) atau Pasukan Reaksi Cepat pimpinan Mohammed Hamdan Dagalo (Hamidati), Arab Saudi memilih berpihak pada Militer Sudan yang dipimpin Abdel Fattah al-Burhan. Di permukaan, keputusan itu tampak logis: Militer dianggap mewakili negara, sementara RSF adalah milisi yang tumbuh dari akar “Janjaweed”, kelompok yang dulu terkenal brutal di Darfur. Namun, dalam konteks geopolitik Afrika Timur yang semakin cair, langkah Riyadh tampaknya lebih reaktif daripada strategis.

Riyadh Mengulang Pola Lama

Arab Saudi memiliki sejarah panjang dalam mendukung kekuatan militer sebagai jaminan stabilitas. Pola ini terlihat di Mesir pasca-2013, di Yaman sejak 2015, dan kini di Sudan. Namun pola yang sama juga telah berulang kali gagal.

Setiap kali Riyadh mengandalkan “stabilitas berbasis militer”, hasilnya justru stagnasi politik, fragmentasi sosial, dan kebangkitan kekuatan non-negara yang lebih berbahaya. Sudan berpotensi mengikuti pola yang sama. Dengan memberikan dukungan kepada Militer yang kehilangan legitimasi politik di mata rakyat, Saudi sesungguhnya sedang mempertaruhkan kredibilitasnya sendiri sebagai mediator dan penjaga stabilitas regional.

Dilema Antara Pengaruh dan Perdamaian

Sejak dimulainya konflik pada April 2023, Arab Saudi berusaha menyeimbangkan peran diplomatik dan dukungan militer. Di satu sisi, Riyadh menjadi tuan rumah perundingan Jeddah, sebuah upaya yang menunjukkan perannya sebagai mediator perdamaian. Namun di sisi lain, dukungan finansial dan logistik terhadap Militer Sudan memperlihatkan keberpihakan yang melemahkan posisi netralnya di mata komunitas internasional.

Dengan memilih berpihak, Riyadh kehilangan kartu terkuatnya: kredibilitas sebagai penengah regional. Kini, bukannya menjadi jembatan perdamaian, Arab Saudi justru berubah menjadi salah satu aktor yang memperpanjang perang, konflik yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari sepuluh juta warga Sudan mengungsi.

Konflik Sudan, Cermin Rivalitas Teluk

Perang di Sudan tidak lagi merupakan isu domestik Khartoum; konflik ini telah menjadi medan proksi antara dua sekutu lama, Arab Saudi dan UEA. Bagi Abu Dhabi, mendukung RSF berarti memperluas pengaruh di Afrika dan Laut Merah, serta mengamankan akses terhadap tambang emas dan pelabuhan strategis Sudan.

Riyadh menilai langkah itu sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan maritim dan ekonominya. Karena itu, dukungan Saudi terhadap Militer Sudan sejatinya bukan tentang nasib Sudan itu sendiri, melainkan tentang membendung ambisi Emirat. Namun, dengan menjadikan Sudan sebagai ajang persaingan terbuka, Riyadh justru memperlemah keamanan kawasan Laut Merah yang ingin dijaganya.

Risiko Politik dan Ekonomi yang Mengintai

Sudan bukan Yaman. Intervensi di sana jauh lebih kompleks karena melibatkan jaringan suku, kepentingan tambang, dan rivalitas antarnegara yang mencakup Mesir, Eritrea, bahkan Israel. Ketika Riyadh mendukung satu faksi dalam sistem yang retak, ia menanggung risiko politik dan moral dari kekerasan yang dihasilkan.

Selain itu, langkah ini berseberangan dengan Visi 2030, proyek transformasi besar Saudi yang membutuhkan stabilitas eksternal untuk menarik investasi dan menjaga reputasi globalnya. Terlibat dalam perang proksi di Sudan hanya akan memperpanjang daftar risiko yang mengancam pembangunan domestik dan kredibilitas internasional Riyadh.

Kemenangan Semu di Atas Puing-Puing

Dukungan Saudi terhadap Militer Sudan mungkin terlihat sebagai langkah tegas dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ini adalah kemenangan semu. Jika Militer memenangkan perang dengan biaya kehancuran sosial dan ekonomi Sudan, maka Saudi akan mewarisi sebuah negara yang runtuh, mitra yang rapuh, bukan stabil.

Lebih buruk lagi, dukungan ini membuka ruang bagi UEA dan kekuatan lain seperti Rusia (melalui kelompok Wagner) untuk memperluas pengaruh di tengah kekacauan. Dalam skenario itu, Riyadh kehilangan dua hal sekaligus, yaitu legitimasi moral sebagai penjaga stabilitas dan pengaruh strategis di Kawasan.

Strategi yang Menggigit Ekor Sendiri

Arab Saudi berupaya menyeimbangkan ambisi geopolitiknya dengan realitas politik yang tidak menentu di Sudan. Namun dengan menempuh jalur dukungan militer sepihak, Riyadh tampaknya sedang mengulang kesalahan lama: mencari stabilitas melalui kekuatan senjata, bukan melalui rekonsiliasi politik.

Dalam konteks global yang semakin menolak intervensi militer, strategi semacam ini tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berpotensi menjadi bumerang bagi ambisi global Arab Saudi sendiri. Ketika debu perang Sudan akhirnya reda, pertanyaan yang tersisa adalah: apakah Riyadh akan dikenang sebagai pelindung stabilitas, atau justru sebagai arsitek kekacauan baru di Afrika Timur?