Trump Umumkan Pembentukan ‘Dewan Perdamaian’ di Bawah Kendalinya
POROS PERLAWANAN — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” yang berada langsung di bawah kendalinya, sebuah langkah yang segera memicu kekhawatiran internasional karena dinilai berpotensi menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik global.
Al Mayadeen pada Selasa 20 Januari, melaporkan bahwa dokumen inti Dewan tersebut menyerukan “keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan lembaga yang telah berulang kali gagal”, sebuah pernyataan yang dipahami sebagai kritik langsung terhadap PBB dan sistem multilateral.
Pengumuman ini memperkuat posisi Trump sebagai mediator utama dalam berbagai konflik internasional, meskipun Amerika Serikat terlibat langsung dalam sebagian besar konflik tersebut, baik melalui dukungan militer kepada Israel di Gaza dan kawasan sekitarnya, maupun melalui intervensi dan persenjataan di Ukraina.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari tahun lalu, Trump aktif memimpin atau mengeklaim keberhasilan sejumlah gencatan senjata, dari Timur Tengah hingga Eropa Timur. Berbeda dengan praktik sebelumnya, kesepakatan-kesepakatan tersebut kini diumumkan melalui deklarasi Amerika Serikat, tanpa mandat resmi Dewan Keamanan PBB.
Langkah ini sejalan dengan sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap PBB. Awal bulan ini, ia menarik Amerika Serikat dari puluhan organisasi dan perjanjian PBB serta memangkas pendanaan bagi sejumlah Badan utama, yang memicu krisis keuangan dan operasional di dalam sistem PBB.
Dewan Perdamaian yang baru dibentuk itu dipimpin langsung oleh Trump dan melibatkan sekutu dekat Amerika Serikat, dengan undangan kepada sejumlah negara seperti Rusia, Turki, Mesir, dan Maroko. Namun, beberapa negara mempertimbangkan untuk menolak karena menilai Dewan bentukan Trump tersebut berpotensi menjadi alternatif Dewan Keamanan PBB.
Kekhawatiran meningkat setelah piagam Dewan bentukan Trump bocor ke publik dan menunjukkan kesamaan struktur serta kewenangan dengan Dewan Keamanan PBB, termasuk pemberian otoritas luas kepada Presiden AS dalam menentukan keanggotaan dan arah kebijakan.
Media Prancis Le Monde menilai langkah ini menegaskan pandangan Trump terhadap dirinya sebagai arsitek perdamaian global, sekaligus mencerminkan upaya Amerika Serikat untuk mengendalikan sistem internasional di luar kerangka multilateral yang ada.
